penelitian
KAJIAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA BERBASIS APLIKASI IT DALAM MENUNJANG KINERJA PEMERINTAHAN DESA
RINGKASAN EKSEKUTIF
KAJIAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA BERBASIS APLIKASI IT DALAM MENUNJANG KINERJA PEMERINTAHAN DESA
M. Shobaruddin, Yuniadi Mayowan
e-Government menjadi pertimbangan utama bagi organisasi sektor publik yang melakukan perenca… Continue reading
naskah akademik dan raperda inisiatif DPRD Kota Malang
beberapa saat yang lalu, beberapa kolega Universitas Brawijaya melakukan beberapa kajian naskah akademik dan penyusunan raperda inisiatif DPRD Kota Malang.
beberapa kegiatan yang dilakukan untuk membantu hak inisiatif dewan diantaranya berkenaan dengan
Perusahaan Daerah Air Minum, Rumah Potong Hewan, Politeknik Kota Malang dan Perencanaan Keuangan Daerah
tenaga ahli yang menyusun tersebut diantaranya Prof. Dr. Abdul Hakim, Dr. Iwan Permadi, MH, Abdullah Said, MS, Mohammad Said, MAP, Andy Kurniawan, MAP, Wilopo, MAB, Yuniadi Mayowan, MAB, Agus Budiarto, MP dan Hikmatul Ula, SH, MKn.
selain itu, juga di undang untuk mengikuti acara temu publik yang dihadiri para stakeholder Kota Malang.
semoga inisiatif dewan ini dapat berhasil menjadi apa yang dicita citakan oleh para anggota dewan.
Survey Pelayanan Bidang Pendidikan Kota Kediri
penelitian ini juga dilakukan dengan Dr. Arief Rahmansyah sebagai Ketua Tim
1.1 Latar Belakang Masalah
Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan , nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpadiskriminasi (pasal 11 ayat 1).
Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro
Kegiatan pemekaran kecamatan di Kabupaten Bojonegoro merupakan kerjasama antara Research Centre for Conflict and Policy (RCCP) FIA UB dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2011.
berikut adalah ringkasan singkat hasil penelitian (cover)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Penajam Paser Utara
Penyusunan RPJPD Penajam Paser Utara dilakukan pada tahun 2009…..kerjasama RCCP FIA UB dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur…
SIM MONEV APBD Kabupaten Ponorogo
SIM MONEV APBD adalah Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo. kegiatan ini merupakan kerjasama antara LPPM UB dengan Bappeda Kabupaten Ponorogo, 2010 (Yuniadi Mayowan (FIA), Saiful Rahman Yuniarto (FIA), Achmad Arwan (FT))
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan tuntutan reformasi merupakan cita-cita bersama yang harus diwujudkan, oleh karena itu, didalam penyelenggaraan pemerintahan di perlukan komitmen yang tinggi oleh penyelenggara pemerintah (birokrasi) sebagai penggerak dari setiap penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya cita-cita reformasi.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
kerjasama antara RCCP FIA UB dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2009 dengan beberapa sampel SKPD, sedangkan pada tahun 2010 dengan seluruh SKPD yang saat ini sedang dilakukan penelitian.
berikut sedikit ringkasan hasil penelitian pada tahun 2009
Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi
Kegiatan pemekaran kecamatan di Kabupaten Banyuwangi merupakan kerjasama antara Research Centre for Conflict and Policy (RCCP) FIA UB dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009.
Pemekaran Kabupaten Halmahera Selatan
Kegiatan penelitian ini merupakan kerjasama antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (P3ID) UB dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
Pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula
penelitian ini merupakan studi awal bagi terbentuknya Kabupaten Kepulauan Taliabu di gugusan kepulauan Provinsi Maluku Utara
