browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Survey Pelayanan Bidang Pendidikan Kota Kediri

Posted by on January 19, 2012

penelitian ini juga dilakukan dengan Dr. Arief Rahmansyah sebagai Ketua Tim

1.1  Latar Belakang Masalah

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan , nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpadiskriminasi (pasal 11 ayat 1).

Krisis ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia berdampak pada beberapa aspek pembangunan termasuk pada aspek pendidikan.  Timbulnya kemiskinan sejak 1997 telah menjadi isu utama dalam kebijakan pemerintah dan menjadi ancaman utama dalam pemenuhan tujuan Millenium Development Goals (MDGs), khususnya yang berhubungan dengan aspek pendidikan.     Berdasarkan tujuan MDGs, disebutkan bahwa Tujuan ke-3 adalah pada tahun 2015 baik laki-laki maupun perempuan harus menamatkan pendidikan dasar.  Selanjutnya Tujuan ke-4 adalah untuk menghilangkan kesenjangan gender  pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pada tahun 2005 dan pada semua tingkat pendidikan paling lambat tahun 2015.

Berdasarkan target MDGs, diketahui bahwa kemajuan bidang pendidikan di Indonesia dalam hal partisipasi di tingkat SD (APM) sudah mencapai 94,7 persen dan proporsi siswa yang tamat SD mencapai 74,7 persen dan terus meningkat sesuai target.  Namun  partisipasi di tingkat SMP (APM) masih belum memenuhi target, yaitu masih mencapai 66,5 persen dan meningkat perlahan.  Sedangkan rasio anak perempuan di Sekolah Dasar adalah 100 persen dan Sekolah Menengah Pertama adalah 99,4 persen yang sudah mencapai target dan mengalami banyak kemajuan.

Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk menjamin transparansi outcome pendidikan dengan cara meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.  Sesuai dengan kebijakan desentralisasi pendidikan, maka salah satu bentuk usaha akuntabilitas dan transparansi ini adalah dengan mendapatkan umpan balik dari pihak orang tua dan masyarakat atas pelayanan pendidikan di Kota Kediri. Berkaitan dengan kebijakan desentralisasi sekolah, maka Survey Pelayanan Pendidikan perlu untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap jasa pendidikan. Hasil survey dapat dijadikan alat bagi Dinas Pendidikan untuk mendapatkan umpan balik yang sistematik dari pengguna jasa pendidikan.  Melalui pengumpulan informasi tentang tingkat kepuasan orangtua terhadap pelayanan jasa pendidikan dari pengguna nyata (users), maka hasil survey dapat dijadikan input untuk meningkatkan pelayanan jasa publik

 

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang hendak digali dalam Survey ini adalah :

  1. Bagaimanakah penilaian atas pelayanan pendidikan di Kota Kediri ?
  2. Bagaimanakah kondisi fasilitas pendidikan di Kota Kediri ?
  3. Bagaimanakah regulasi atau kebijakan bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah?

 

1.3 Tujuan Penyusunan

   Survey pelayanan pendidikan ini bertujuan :

  1. Untuk mengetahui pendapat dan gambaran atas pelayanan pendidikan di Kota Kediri
  2. Untuk mengetahui fasilitas pendidikan di Kota Kediri.
  3. Untuk melihat apakah regulasi atau kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah telah menyentuh pelayanan pendidikan masyarakat.

 

1.4 Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang ingin diharapkan dan dicapai dalam kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Survey Pelayanan pendidikan di Kota Kediri, sekaligus juga untuk mengetahui:

  1. Harapan, Aspirasi dan Evaluasi pelayanan pendidikan terhadap pemerintah Kota Kediri
  2. Sebagai bahan rekomendasi kebijakan bidang pendidikan di Kota Kediri

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penyusunan dokumen kajian ini, meliputi pada :

  1. Penyusunan Desain dan Instrumen Survey Pelayanan pendidikan di Kota Kediri
  2. Pelaksanan survey pelayanan pendidikan di Kota Kediri
  3. Analisis dan Laporan

3.5 Indikator Penelitian

Konsep yang didefinisikan pada bab sebelumnya didefinisikan dalam bentuk indikator penelitian. Indikator untuk Kepuasan Masyarakat adalah:

  1. Prosedur pelayanan
  2. Persyaratan pelayanan
  3. Kejelasan petugas pelayanan
  4. Kedisiplinan petugas pelayanan
  5. Tanggung jawab petugas pelayanan
  6. Kemampuan petugas pelayanan
  7. Kecepatan pelayanan
  8. Keadilan mendapatkan pelayanan
  9. Kesopanan dan keramahan petugas
  10. Kewajaran biaya pelayanan
  11. Kepastian biaya pelayanan
  12. Kepastian jadwal pelayanan
  13. Kenyamanan lingkungan
  14. Keamanan pelayanan

 

Untuk kondisi fasilitas pendidikan digunakan beberapa indikator sebagaimana telah dijelaskan pada bab II tinjauan Akademis, bahwa indikator ini diperuntukkan untuk Sekolah Dasar, yaitu:

  1. ruang kelas,
  2. ruang perpustakaan,
  3. laboratorium IPA,
  4. ruang pimpinan,
  5. ruang guru,
  6. tempat beribadah,
  7. ruang UKS,
  8. jamban,
  9. gudang,
  10. ruang sirkulasi,
  11. tempat bermain/berolahraga.

Dan untuk kebijakan pendidikan yang terkait dengan persepsi guru mengenai layanan dan program pendidikan menggunakan beberapa indikator dalam evaluasi kebijakan yaitu:

  1. Perencanaan
  2. Kegiatan
  3. Penggunaan sumber daya
  4. Pelaku kegiatan
  5. Hasil
  6. Tujuan dan manfaat

dan untuk masyarakat sebagai responden ditanyakan mengenai kemanfaatan dan pelaksanaan kebijakan dalam layanan pendidikan.

 

3.6 Analisis Data

Analisis IKM dilakukan sesuai dengan langkah-langka pada Surat Keputusan MENPAN Nomor :KEP 25/M.PAN/2/2004. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang”  masing-masing  unsur  pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap  14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM Unit Pelayanan x 25

Selanjutnya akan diberi interpretasi sesuai dengan tabel berikut:

 

 

Tabel 3.1 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,

Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI

NILAI INTERVAL IKM

NILAI INTERVAL KONVERSI IKM

MUTU PELAYANAN

KINERJA UNIT PELAYANAN

1

1,00 – 1,75 25 – 43,75

D

Tidak Baik

2

1,76 – 2,50 43,75 – 62,50

C

Kurang Baik

3

2,51 – 3,25 62,51 – 81,25

B

Baik

4

3,26 – 4,00 81,26 – 100,00

A

Sangat Baik

 

Data hasil kuesioner kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1)    Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 ( U1) sampai dengan unsur 14 (U14);

2)    Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah sebagai berikut:

a)    Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan (kebawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi  oleh  responden,  kemudian  untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,071 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

b)    Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatklan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 14 unsur dari  nilai rata-rata tertimbang.

Kualitas data yang diperoleh dari masyarakat dan telah dimasukkan dalam masing-masing  kuesioner,  disusun  dengan mengkompilasikan  data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis obyektivitas.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan pendidikan di kota Kediri berada pada tingkat baik, dari 14 unsur pelayanan pendidikan, hanya 2 unsur pelayanan yang masuk dalam kategori kurang baik sedangkan yang lainnya masuk dalam kategori baik.

 

 

 

Gambar 4.1 Tingkat Penilaian IKM Pelayanan Pendidikan

Kota Kediri per Unsur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah 2011

 

Dari gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa Unsur pelayanan mengenai kedisiplinan petugas pelayanan dan kenyamanan lingkungan pelayanan memiliki nilai Indeks yang paling tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kedisplinan dan kenyamanan lingkungan pelayanan sudah berjalan secara maksimal dibandingkan dengan unsur pelayanan yang lainnya untuk itu kualitas pelayanan pada kedua unsur ini harus dipertahankan, mempertahankan lebih sulit dari pada untuk meraih untuk itu maka sebaiknya untuk semua unsur pelayanan harus di pertahankan lagi kualitasnya agar tetap bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat seiring itu peningkatan tetap harus dilakukan secara terus menerus.

Sedangkan unsur pelayanan pendidikan yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah unsur Kesopanan, selain itu unsur pelayanan pendidikan yang masuk dalam kategori rendah unsur kepastian biaya pelayanan dan kedua unsur ini masuk dalam kategori kurang baik. Untuk kedua unsur tersebut maka harus segera dilakukan perbaikan untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan.

Dengan  menggunakan  metode  perhitungan  dalam  KepmenPAN  tentang  IKM, maka  hasil  nilai  per  unsur  tersebut  selanjutnya  diolah  untuk  memperoleh  nilai  IKM secara keseluruhan.

Tabel 4.60 Hasil Pengolahan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

 

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

 

Jumlah Nilai Per Unsur

396

417

405

428

378

381

384

393

349

393

368

378

428

395

NRR  Per unsur

2,64

2,78

2,70

2,85

2,52

2,54

2,56

2,62

2,33

2,62

2,45

2,52

2,85

2,63

*) 2,60
NRR tertimbang per unsur

0,19

0,19

0,20

0,19

0,20

0,18

0,18

0,18

0,19

0,17

0,19

0,17

0,18

0,20

IKM

65,01

Sumber : data diolah 2011

Secara keseluruhan nilai indeks kepuasan masyarakat untuk pelayanan pendidikan di kota Kediri adalah 65,01 kategori baik dalam rentang nilai 62,51 – 81,25 dengan demikian nilai IKM untuk pelayanan pendidikan di kota Kediri tergolong dalam kategori baik.

Dengan demikian maka pelayanan pendidikan di kota kediri sudah bisa dikatakan baik, namun perlu diingat bahwa pelayanan pendidikan terkait dengan persepsi masyarakat mengenai kepuasan maka langkah-langkah peningkatan pelayanan harus terus menerus dilakukan agar indeks kepuasan ini tetap terjaga dan bisa meningkat di masa mendatang.

 

4.3.2 Kondisi Fasilitas Pendidikan

Berdasar penelitian di lapangan fasilitas pendidikan di Kota Kediri secara global sudah bisa di kategorikan dalam kategori baik, karena nilai rata-rata per indikator adalah 2,67 untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.34 berikut :

 

Tabel 4.61 Nilai Rata-rata Kondisi Fasilitas Per indikator

No

Indikator

Rata-rata

1

ruang kelas 

2,72

a

Ketersediaan ruang kelas

2,72

b

Kondisi ruang kelas

2,72

2

ruang perpustakaan 

2,76

a

Ketersediaan ruang perpustakaan

2,70

b

Kondisi ruang perpustakaan

2,82

3

Laboratorium IPA

2,71

a

Ketersediaan Laboratorium IPA

2,74

b

Kondisi Laboratorium IPA

2,68

4

ruang pimpinan

2,93

a

Ketersediaan Ruang Pimpinan

2,88

b

Kondisi Ruang Pimpinan

2,98

5

ruang guru

2,68

a

Ketersediaan Ruang Guru

2,70

b

Kondisi Ruang Guru

2,66

6

tempat beribadah

2,18

a

Ketersediaan Tempat Beribadah

2,20

b

Kondisi Tempat Beribadah

2,16

7

ruang UKS

2,66

a

Ketersediaan Ruang UKS

2,68

b

Kondisi Ruang UKS

2,64

8

Toilet

2,76

a

Ketersediaan Toilet

2,80

b

Kondisi Toilet

2,72

9

gudang

2,36

a

Ketersediaan Gudang

2,28

b

Kondisi gudang

2,44

10

ruang sirkulasi

2,88

a

Ketersediaan Ruang Sirkulasi

2,96

b

Kondisi Ruang Sirkulasi

2,80

11

tempat bermain/berolahraga

2,75

a

Ketersediaan Tempat Bermain/Berolahraga

2,66

b

Kondisi Tempat Bermain/Berolahraga

2,84

Nilai Rata-rata

2,67

Sumber : data diolah 2011

 

            Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 11 indikator yang ada, sembilan diantaranya masuk dalam kategori baik dan hanya 2 indikator yang masuk dalam kategori kurang baik, yaitu indikator tempat ibadah dan gudang, sedangkan untuk indikator lainnya masuk dalam kategori baik, berikut akan di gambarkan mengenai tingkat nilai rata-rata fasilitas per indikator, untuk lebih jelasnya akan disajikan pada gambar 4.62 berikut :

 

 

 

Gambar 4.2 Rata-Rata Kondisi Fasilitas Pendidikan Per Indikator

 

Sumber : data di olah  2011

 

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa indikator tempat ibadah dan gudang menduduki rangking terbawah dan masuk dalam kategori kurang baik dalam indikator fasilitas pelayanan, temapt ibadah mendapat nilai rata-rata terendah 2,18 sedangkan gudang mendapat nilai rata-rata 2,36. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gudang dan tempat ibadah memerlukan perbaikan kualitasnya agar bisa memberikan kenyamanan bagi penggunanya, menurut hasil wawancara di lapangan memang gudang dan tempat ibadah cenderung kurang diperhatikan karena pembangunan dan perbaikan sering dilakukan untuk fasilitas-fasilitas yang lainnya, seperti ruang kelas, ruang guru dan toilet. Sedangkan untuk gudang dan tempat ibadah memang masih kurang mendapat perhatian.

 

4.3.3 Kebijakan Pendidikan

Program dan kegiatan akan berjalan dengan baik apabila seluruh stakeholder dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dimulai dari perencanaan, tetapi tidak semua jenis perencanaan melibatkan semua pihak, dalam penelitian ini hanya melibatkan sudut pandang dari guru apakah usulan-usulan mereka menjadi bagian dari kebijakan dan pelaksanaannya. Hasil survey menyatakan bahwa kebanyakan dari mereka dilibatkan dan usulan-usulan mereka bisa diterima. Dicontohkan bahwa dari hasil catatan wawancara bahwa perencanaan pendidikan dilaksanakan baik secara peorangan guru ataupun kelompok, ada pula kegiatan belajar mengajar dengan menyusun program semester, program tahunan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar ada pula yang terlibat dalam Rancangan Anggaran Belanja Sekolah serta bimbingan belajar bagi siswa. Fakta tersebut menggambarkan adanya partisipasi dari guru dengan melakukan perencanaan program secara bersama-sama bukan perencanaan yang hanya berasal dari pimpinan sekolah setempat.

Usulan-usulan yang tidak masuk atau belum terlaksana terkait oleh anggaran yang terbatas seperti pengadaan alat multimedia (lcd proyektor). Keterbatasan anggaran seperti ini sebaiknya diusulkan kepada tingkatan yang lebih tinggi atau bisa juga dibahas dengan komite sekolah atau perwakilan orang tua murid.

Program-program yang telah direncanakan telah dapat dilaksanakan dan sesuai dengan program sekolah, walaupun ada pendapat pasti ada kekurangan dan kelebihan dalam praktiknya namun tidak menghapus keberhasilan pelaksanaan program. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang tidak kaku namun juga tidak terlalu jauh melenceng dari perencanaan awal terutama untuk perencanaan yang bersifat teknis.

Kesesuaian waktu pelaksanaan dengan perencanaan atas dasar hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat 58% yang menyatakan sesuai dan 34% menyatakan tidak sesuai. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa sebuah program mengalami ketidaksesuaian dengan waktu pelaksanaan adalah banyaknya materi dan kurangnya waktu dan tempat belajar yang tidak mendukung. Untuk mengatasi kurangnya waktu dan tempat belajar yang tidak mendukung, ada sekolah yang menambah pelajaran dengan bimbingan belajar diluar waktu sekolah sedangkan keluhan banyak hari libur juga menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyelesaian program pendidikan. Tanpa adanya permasalahan tersebut program pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai waktu karena semua kurikulum dan GBPP telah disepakati secara nasional dengan ditambah muatan lokal. Usaha-usaha penyelesaian program pendidikan akan selalu dilakukan oleh guru dengan komitmen yang kuat karena semuanya adalah untuk kemajuan anak didik dalam menyerap pelajaran yang diberikan. Beberapa hal yang perlu dievaluasi adalah adanya pernyataan tidak selalu tepat waktu, karena ada faktor X yang tidak dapat diperkirakan dan dikendalikan, misalnya karena bencana alam, faktor kesehatan atau faktor lainnya. Hal ini bisa dikendalikan bila kita telah menyiapkan skenario terburuk bila terjadi sesuatu diluar kendali manusia sampai pada batasan tertentu.

Mengenai dukungan terhadap program yang ada, dapat diketahui bahwa sudah ada kerjasama yang baik antara semua guru dengan wali murid dan mendapat dukungan dari pihak sekolah walaupun pada beberapa kasus ada yang menyatakan pendapatnya bahwa terdapat program yang mendapat dukungan dan ada pula yang tidak mendukung. Hal ini wajar dalam kehidupan organisasi karena organisasi merupakan sebuah obyek yang juga mempunyai mekanisme seperti mekanisme makhluk hidup. Dukungan dari semua pihak mendapatkan jawaban dominan bahwa terdapat dukungan dan partisipasi dengan prosentase sebesar 74% dengan demikian sebenarnya tidak terlalu banyak masalah dalam hal pelaksanaan program di sebuah sekolah.

Pengendalian biaya dalam pelaksanaan menurut para guru sudah sesuai dengan ketersediaan dana dengan tidak menggunakan sumber dana berlebihan pada satu program sedangkan program lain tidak mendapatkan anggaran yang cukup hal ini dibuktikan dengan pendapat mereka sebesar 74% yang menyatakan tidak boros/berlebihan. Anggaran dan biaya sudah disesuaikan dengan kegiatan, sumberdaya yang digunakan pun sudah sesuai dengan beban kerja dan jumlah personil yang ada dan penggunaan anggaran sudah disesuaikan dengan rencana dan kemampuan sumberdaya apalagi semua program yang dilaksanakan sudah terprogram sebelumnya dan mendapatkan persetujuan semua pihak.

Penanggung jawab kegiatan berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya dengan ikut terlibat dan langsung memantau kegiatan disesuaikan dengan kapasitas dan beban kerja masing-masing. Hal ini dikuatkan dengan mayoritas jawaban responden sebesar 74% bahwa penanggung jawab berperan dalam pelaksanaan kegiatan dengan baik.

Kebijakan pendidikan tidak hanya bermuara pada isu bantuan operasional sekolah tetapi banyak hal yang perlu diperhatikan seperti mutu pendidikan dan capaian anak didik. Apabila capaian mutu pendidikan dan anak didik telah baik, semisal prestasinya menjadi yang terbaik di Kota Kediri, maka kebijakan yang ditempuh adalah kebijakan yang terus menerus meningkatkan mutunya dengan sedikit mimpi yang harus dicapai seperti dengan meningkatkan target capaian anak didik menjadi yang terbaik di lingkup propinsi, lingkup nasional atau bahkan dunia dan walaupun telah menjadi yang terbaik di tingkat dunia bukan berarti peningkatan mutu berhenti sampai disitu tetapi usaha-usaha peningkatan akan terus menerus dilakukan tanpa henti sehingga mampu menjadi panutan dalam dunia pendidikan.

Bantuan operasional sekolah memang betul telah digunakan untuk proses belajar mengajar sehingga tidak ada lagi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) namun perlu diperhatikan apakah kemampuan orang tua murid sama dalam hal penetapan biaya gedung atau biaya lainnya diluar SPP, karena kadang orang tua murid keberatan namun tidak tersampaikan.

Beberapa kebijakan pendidikan yang muncul pada saat survey adalah mengenai kemajuan dan prestasi peserta didik serta perbaikan dan pembangunan tempat belajar mengajar. Beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu dengan adanya kemudahan/keringan dalam pembayaran buku-buku sekolah. Hal ini dikuatkan oleh pendapat responden sebanyak 66% mengenai kemanfaatan bagi masyarakat.

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat masyarakat bahwa 71,33% menyatakan program pendidikan bermanfaat dan semakin bermanfaat apabila juga dengan diimbangi membangun moral anak. Kecerdasan memang penting tetapi jangan pula melupakan moral anak juga harus dibangun dan dibina di sekolah. Kemajuan pendidikan anak akan tercermin di saat mendatang dengan majunya bangsa ini sehingga perbaikan mutu juga disampaikan oleh masyarakat agar ditingkatkan. Meningkatnya mutu pendidikan juga akan bermanfaat untuk masa depan anak karena akan menyediakan pilihan yang lebih banyak bagi anak didik dalam menapaki masa depannya.

Saran dan harapan yang berhasil dijaring dari survey adalah pelayanan pendidikan seharusnya lebih efektif dan efisien serta prosedur lebih praktis tidak berbelit-belit. Saran ini harus ditindak lanjuti lebih lanjut untuk menemukan sistem terbaik terutama pada saat penerimaan peserta didik di tingkat lebih lanjut, beberapa orang tua murid kadang khawatir anaknya mendapatkan sekolah dengan jarak jauh, kurang berkualitas atau tidak bisa masuk sekolah negeri. Keterbatasan jumlah sekolah dasar negeri, SLTP, SLTA  menghadirkan kekhawatiran pada beberapa orang tua murid apabila anaknya tidak bisa masuk ke sekolah yang diharapkan. Keterbatasan jumlah akan secara otomatis membuat sistem penerimaan berdasarkan prestasi anak didik dan beberapa pertimbangan lainnya yang sudah menjadi kebijakan masing-masing sekolah dan dinas pendidikan di Kota Kediri.

Masyarakat juga mengharapkan agar pendidikan yang ada sekarang ini bisa lebih merata. Program pendidikan nasional yang mewajibkan sekolah sampai 9 tahun dan akan meningkat sampai 12 tahun dengan harapan mutu pendidikan masyarakat menjadi semakin meningkat tentu saja juga merupakan prioritas pelaku pendidikan di Kota Kediri sehingga tidak ada lagi anak didik 9 tahun atau 12 tahun yang tidak sekolah, namun biasanya kasus terjadi untuk anak yang kurang mampu adalah adanya putus sekolah dengan berbagai sebab dan alasan yang terjadi pada saat menempuh sekolah. Pemerataan pelayanan yang dimaksudkan adalah agar kesenjangan yang terjadi diantara beberapa sekolah tidak terlalu besar sehingga masyarakat tidak segan untuk memilih sebuah sekolah karena sudah dipastikan mempunyai mutu pendidikan standar yang telah ditetapkan.

Menurut masyarakat dana BOS harus benar-benar disalurkan secara baik sehingga juga mampu sampai pada tidak ada lagi penjualan buku pelajaran. Hal ini tentu saja memberatkan bagi orang tua murid yang masih dibebani oleh adanya penjualan buku pelajaran dengan penghasilan yang pas-pasan mengingat struktur ekonomi kita bagi masyarakat kalangan bawah bisa dilihat dari Upah Minimum Regional misalnya yang masih diukur dari tingkat kelayakan cukup makan bukan pada kebutuhan hidup yang mencakup kemampuan pada bidang kesehatan dan pendidikan keluarga. Penyelidikan mendalam mengenai siapa saja murid yang mempunyai orang tua berpenghasilan pas-pasan atau tidak mampu dapat diidentifikasi lebih baik lagi dengan melihat fakta dilapangan sekaligus juga mempermudah dalam proses pengurusannya apabila fakta dilapangan juga mendukung pemberian beasiswa pada murid yang kurang mampu. BOS saat ini masih sampai pada taraf pembebasan SPP namun masih ada pungutan di bidang lain seperti bantuan untuk pembangunan dan lain-lain. Kalaupun ada untuk orang tua yang mampu hal ini bukanlah sebuah masalah sehingga perlu betul-betul diidentifikasi mana yang tidak mampu, mana yang tidak mau karena walaupun mampu namun tidak mau dan bahkan terkadang mengaku tidak mampu juga menghadirkan permasalahan bagi sekolah dalam menarik biaya diluar SPP untuk kemajuan pendidikan anak.

Harapan yang lain adalah adanya pandangan bahwa masyarakat menginginkan guru didik yang ada harus lebih profesional dimana mereka memang benar-benar mampu mendidik anak, tidak hanya membawakan pendidikan untuk membuat anak didik pintar tetapi juga membawa pesan moral yang tetap akan diingat oleh anak didik sampai usia dewasa mereka.

Mengenai sarana prasarana pendidikan menurut masyarakat bahwa mereka berharap adanya kecukupan buku perpustakaan serta prasarana komputer sebagai penunjang pendidikan anak dan berharap agar sarana prasarana sekolah memadai dan komplit. Untuk mencapai hal ini tentu saja bagi sekolah membutuhkan waktu agar hal ini tercapai. Komplitnya sarana prasarana bukan hanya harapan masyarakat tetapi juga harapan semua stakeholder pendidikan. Beberapa diantaranya ada pendapat yang mengatakan bahwa terdapat sekolah yang gedungnya mulai rusak dan tidak layak untuk ditempati. Hal ini perlu dicermati apakah pendapat masyarakat ini merupakan pendapat yang perlu untuk ditindaklanjuti atau tidak mengingat kondisi gedung yang jelek akan membahayakan peserta didik, tentu saja yang ditindaklanjuti bukan dari bentuk luarnya saja seperti cat/pewarnaan namun perlu dilihat dari struktur bangunan, usia bangunan, kondisi genteng dan sebagainya.

Secara umum, kebijakan pendidikan yang di buat dan dilaksanakan oleh pemerintah Kota kediri telah berjalan dengan baik, dari 6 indikator yang telah ditentukan hampir semuanya memiliki nilai rata-rata yang baik, yaitu bahwa nilai rata-rata per indikator memiliki nilai di atas 2,6 (mengikuti KepMenPan 25 tahun 2004) yang berarti nilai indikator tersebut masuk dalam kategori baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.59 berikut :

 

 

 

Tabel 4.63 Nilai Rata-rata Kebijakan Per indikator

No

Indikator

Rata-rata

1

Perencanaan kebijakan

2,56

a

Keterlibatan Petugas  Dalam Perencanaan

2,66

b

Penerimaan usulan Program

2,46

2

Kegiatan

2,78

a

Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

2,62

b

Kesesuaian Perencanaan kegiatan dengan anggaran

2,73

c

Dukungan dan Partisipasi semua pihak pada kegiatan yang dilaksanakan

2,98

3

SDM

2,86

4

Pelaku kegiatan

2,82

5

Hasil Kebijakan

2,80

6

Manfaat

2,74

 

 

Nilai Rata-rata

2,76

Sumber : data diolah 2011

Berdasarakan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata nilai indikator untuk kebijakan pendidikan adalah 2,76 dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kebijakan pendidikan di Kota kediri memilki kualitas yang Baik. Secara lebih mendetail mengenai tingkat (rangking) nilai rata-rata per indikator akan disajikan pada gambar berikut :

Gambar 4.3 Nilai Rata-Rata Kebijakan Pendidikan Per Indikator

 

Sumber : data diolah 2011

 

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa indikator kebijakan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah dari Sumber Daya yaitu dengan nilai rata-rata 2,86 dengan demikian maka dapat di katakan apabila sumberdaya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan sudah memiliki kualitas yang sangat baik dan harus dipertahankan dan dijadikan contoh agar pelaksanaan indikator-indikator yang lain dapat ikut dutingkatkan pula. Sedangkan indikator kebijakan yang memiliki nilai rata-rata indikator yang paling rendah dan masuk dalan kategori kurang baik adalah perencanaan, dalam perencanaan ini masih ada bebrapa kekurangan, misalnya bila di telaah lebih jauh lagi dapat di lihat dari sub indikator yang masih lemah seperti penerimaan usulan program dari bawah banyak yang tidak diterima ini mengindikasikan bahwa model perencanaan yang dibuat masih bersifat top down dan masih kurang bisa mengakomodir kepentingan dari bawah, kondisi tersebut harus segera diperbaiki karena dalam era desentralisasi pembuatan perencanaan yang diharapkan bersifat bottom up bukan top down, untuk itu untuk pembuatan perencanaan di masa mendatang bisa di perbaiki lagi kualitasnya agar bisa mencerminkan kebutuhan nyata.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

 

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil survey dan analisis yang telah dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan dalam menjawab pertanyaan kegiatan ini yaitu:

Pelayanan pendidikan mempunyai kategori kinerja cukup baik dengan mutu pelayanan B. Nilai IKM yang telah dikonversi sebesar 2,60. Diantara nilai maksimal dan minimal yang menjadi perhatian adalah pertama nilai tertinggi sebesar 2,85 adalah indikator pelayanan kedisiplinan petugas pelayanan dan kenyamanan lingkungan sedangkan yang terendah adalah kesopnan dan keramahan petugas sebesar 2,33 dan kepastian biaya pelayanan sebesar 2,45.

Kondisi fasilitas pendidikan juga berada pada kriteria cukup baik dengan rata-rata nilai sebesar 2,67 dan mutu kondisi B. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan adalah tempat ibadah (2,18) dan gudang (2,36) harus mendapat perhatian lebih untuk diperbaiki, sedangkan kondisi terbaik ada pada ruang pimpinan (2,93).

Pengukuran kebijakan dengan beberapa indikatornya menunjukkan bahwa sumberdaya yang ada mempunyai nilai tertinggi (2,86) sedangkan terendah (2,56) ada pada saat pembuatan perencanaan.

 

 

 

5.2 Rekomendasi

  1. mempertahankan kinerja kedisiplinan petugas dan kenyamanan lingkungan sekolah serta meningkatkan keramahan dan memberikan kepastian biaya pelayanan pendidikan diluar SPP.
  2. Mempertahankan kondisi ruang pimpinan dan meningkatkan kondisi tempat ibadah dan gudang
  3. Mempertahankan sumberdaya pendidikan yang ada serta meningkatkan proses keterlibatan guru dalam pembuatan perencanaan
  4. Meningkatkan dan melengkapi fasilitas pendukung sarana prasarana kegiatan belajar
  5. Perencanaan yang dibuat sebisa mungkin mencakup skenario tertentu apabila ada program yang tidak bisa berjalan ataupun disebabkan oleh faktor alam sehingga pelaksanaan belajar mengajar tidak mengalami kemandegan
  6. Kemudahan prosedur beasiswa untuk masyarakat kurang mampu atau bahkan tanpa mengajukan siswa yang kurang mampu bisa mendapatkan beasiswa
  7. Tidak terjadi kesenjangan yang besar antara satu sekolah dengan sekolah lain baik dari segi pelayanan, kondisi sarana prasarana maupun kualitas pendidikan

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>