Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro

Kegiatan pemekaran kecamatan di Kabupaten Bojonegoro merupakan kerjasama antara Research Centre for Conflict and Policy (RCCP) FIA UB dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2011.

berikut adalah ringkasan singkat hasil penelitian (cover)

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut azas desentralisasi, dekonsetrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat derah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasai kepada kepentingan masyarakat. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah bahwa pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 dalam pasal 2 dikatakan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau kelurahan dari beberapa kecamatan.Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat administrasif, teknis serta fisik kewilayahan.

Dengan persyaratan di atas, diharapkan daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun Anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan melaksanakan pengkajian kegiatan fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah Tahun 2011 (pemekaran wilayah kecamatan) bekerja sama dengan Research Centre for Conflict and Policy Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (RCCP FIA-UB) Malang.

Selanjutnya untuk rencana jangka panjang, Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bojonegoro masih sangat mungkin untuk dimekarkan lagi guna mempercepat kemajuan di Kabupaten Bojonegoro. Masih banyak kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang jumlah desanya tergolong banyak bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bojonegoro, seperti di kecamatan Kanor, Baureno dan Kepuhbaru dimana masing-masing kecamatan tersebut memiliki jumlah desa sebanyak 25 desa, kemudian kecamatan Balen dan Kedungadem memiliki jumlah desa masing-masing sebanyak 23 desa. Dengan jumlah desa yang sangat banyak dalam satu wilayah kecamatan tentunya akan mempengaruhi rentang kendali dalam kecamatan tersebut dan akan berpengaruh kurang baik pada proses pembangunan di kecamatan, untuk itu kecamatan-kecamatan yang memiliki jumlah desa banyak alangkah baiknya dimekarkan agar mempercepat pembangunan di kecamatan tersebut. Dengan demikian ada beberapa kecamatan yang masih cukup layak untuk dimekarkan diantaranya adalah Kecamatan Kanor, Kecamatan Baureno, Kecamatan Kepohbaru, Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Sugihwaras dan kecamatan Balen.

RCCP FIA-UB dalam melakukan kajian teknis pembentukan atau pemekaran daerah/kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro akan menilai kelayakan pembangunan kecamatan yang baru secara obyektif.Dalam menilai kelayakan tersebut memuat penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor teknis, yaitu rencana perluasan wilayah tata ruang ibukota/kecamatan serta penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri antara lain potensi sumber daya alam dan kondisi penduduk setempat baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Hasil kajian tersebut disampaikan kepada pemerintah untuk dilakukan penilaian terhadap setiap usulan pembentukan wilayah serta melakukan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang baru.

 

1.2 Tujuan

  1. Tujuan Umum

Kajian terhadap pemekaran wilayah kecamatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid, obyektif dan akuntabel serta sumber ilmiah lain agar tercipta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kualitas pelaksanaan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien.

  1. Tujuan Khusus
  2. Tercapai penjajagan dan pengkajian terkait persyaratan fisik kewilayahan yang meliputi cakupan wilayah, lokasi, sarana dan prasarana pemerintahan serta faktor lain yang memungkinkan terselengaranyapemerintahan di wilayah  kecamatan yang baru.
  3. Tercapainya kualitas pelayanan dan pendekatan pelayanan terhadap masyarakat, kualitas fungsi pemerintahan berbasis kinerja dan keseimbangan lingkungan serta peningkatan fasilitas pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat setempat.
  4. Tercapainya sosialisasi pembentukan kecamatan yang baru di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

1.3  Manfaat Kajian

  1. Tersedianya dokumen akademis yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan wilayah kecamatan baru.
  2. Tersedianya acuan prasyarat untuk kelayakan pembentukan kecamatan baru dilihat dari persyaratan administratif, fisik kewilayahan, dan teknis.

penutup

6.1 Kesimpulan

Secara umum kesiapan untuk pemekaran di kecamatan induk maupun di wilayah kecamatan baru (kecamatan pemekaran) sudah siap baik dari syarat administratif, fisik kewilayahan maupun secara teknis. Kesimpulan yang diberikan berkenaan dengan hasil analisis yaitu :

  1. Syarat Administrastif
    1. Semua usia pemerintahan desa sudah memenuhi syarat batas usia pemerintahan diatas lima tahun
    2. Semua desa di wilayah pemekaran baik yang masuk Kecamatan induk maupun kecamatan pemekaran sudah memberikan persetujuan baik BPD maupun Kepala Desa untuk pembentukan kecamatan baru.
  2. Syarat fisik kewilayahan.
    1. Untuk wilayah calon kecamatan Gayam, desa yang bisa dijadikan ibukota kecamatan adalah desa Gayam dengan pertimbangan:

1)     Desa Gayam memiliki perkembangan yang menonjol dibidang perekonomian yaitu satu-satunya desa yang mempunyai pasar dan memiliki paling banyak kelompok pertokoan dibanding dengan desa-desa lainnya.

2)     Desa yang paling luas wilayahnya dan adanya jalan raya yang membelah desa serta jalan desa.

3)     Terdapat fasilitas kesehatan, pendidikan baik SD, SLTP maupun SLTA dan fasilitas lapangan olah raga.

4)     Terdapat kantor Polsek dan Pos ramil

  1. Untuk wilayah calon kecamatan Banjarrejo, desa yang bisa dipertimbangkan untuk dijadikan ibukota kecamatan adalah desa Banjarrejo dengan pertimbangan:

1)    Desa Banjarrejo merupakan satu-satunya desa yang mempunyai pasar diantara desa lainnya dalam Kecamatan banjarrejo.

2)    Mempunyai modal dasar jalan raya membelah desa yang menguatkan Desa Banjarrejo sebagai calon ibukota kecamatan

3)    Lokasi Desa Banjarrejo berada di tengah-tengah desa cakupan sehingga orbitasinya lebih dekat

4)    Belum terdapat bank dan lembaga keuangan bukan bank

  1. Syarat teknis

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara umum kecamatan kecamatan di wilayah pemekaran sudah siap untuk dilakukan pemekaran. Dimana persyaratan nilai skor antara 340 s/d 419 sudah dapat direkomendasikan. Hasil perhitungan ke-7 kecamatan baik induk maupun calon kecamatan semuanya berada pada kategori sangat mampu pada kriteria 420 s/d 500. Skor Kecamatan Ngasem (induk) sebesar 476, Kecamatan Kalitidu (induk)sebesar 468, Kecamatan Gayam (calon kecamatan) sebesar 424, Kecamatan Sumberrejo (induk) sebesar 465, Kecamatan Kedungadem (induk) sebesar 463, Kecamatan Kepohbaru (induk) sebesar 468 dan Kecamatan Banjarrejo (calon kecamatan) sebesar 448 dengan bergabungnya desa Sambongrejo dan sebesar 447 apabila desa Sambongrejo tidak bergabung.

 

6.2 Rekomendasi

  1. Menetapkan Kecamatan Gayam (calon kecamatan) dan Kecamatan Banjarrejo (calon kecamatan) sebagai kecamatan baru.
  2. Mendorong pembangunan di 7 kecamatan baik induk maupun calon kecamatan terutama pembangunan jalan dan penambahan tenaga medis
  3. Menambah fasilitas pendidikan SLTP (baik gedung atau kelas) di Kecamatan Ngasem, Gayam, Sumberrejo, Kepohbaru, dan Kecamatan Banjarrejo.
  4. Menambah fasilitas pendidikan SLTA  (baik gedung atau kelas) di Kecamatan kalitidu, Gayam, Kedungadem, Kepohbaru, dan Banjarrejo.
  5. Menambah fasilitas kesehatan khususnya di kecamatan Sumberrejo.
  6. Membangun pasar di Kecamatan Gayam (calon kecamatan) dan Kecamatan Banjarrejo (calon kecamatan).
  7. Mendorong pihak perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan untuk membangun kantor cabang atau cabang pembantu di lokasi calon ibukota Kecamatan Banjarrejo yaitu di Desa Banjarrejo.

Leave a comment

Your comment

*