KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DESA, BPD, DAN PERAN SEKRETARIS DESA

KAJIAN KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DESA, BPD, DAN PERAN SEKRETARIS DESADALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESADI KABUPATEN NGANJUK, LUMAJANG, BOJONEGORO, DAN SAMPANG merupakan kegiatan penelitian kerjasama antara Research Centre for Conflict and Policy (RCCP) FIA UB bekerjasama dengan Balitbang Propinsi Jawa Timur. hasil penelitian tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1         LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalampelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program.Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan LembagaKemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraanmasyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2003 : 76). Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistempenyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengaturdan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang ditetap kan pada tanggal 30 Desember 2005, pada pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang bahwa dalam sebuah Pemerintah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.Badan Perwakilan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala Desa.BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa.Sementara kedudukan Sekretaris Desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.Apa yang terjadi apabila Sekretaris Desa menjadi ganjalan kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kepemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 1 yang disebut dengan Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pada pasal 14 disebutkan bahwa Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

Hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua; kedua, hubungan sub koordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama, Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnyamasing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, seperti hubungan antara Kepala Desa dengan BPD. Beberapa issu yang terjadi dalam hubungan antara pemerintah Desa (Kepala Desa) dengan BPD menurut hasil penelitian Tim Balitbang Propinsi Jawa Timur (2001) sebagai berikut:

a)    Adanya arogansi BPD yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari Kepala Desa, karena Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD;

b)    Dualisme kepemimpinan desa, yaitu kepala desa dengan perangkatnya dan badan perwakilan desa, yang cenderung saling mencurigai;

c)    Sering terjadi mis-persepsi sehingga BPD sebagai unsur legislatif desa tetapi melakukan tugas dan fungsi eksekutif kepala desa;

d)    Anggota BPD sering belum bisa memilah antara fungsi pemerintahan desa dengan pemerintah desa;

e)    Kondisi sumberdaya manusia BPD yang masih belum memadai;

f)     Kinerja perangkat desa menjadi tidak efektif karena banyak mantan calon Kepala Desa yang tidak jadi kepala Desa menjadi anggota BPD dan cenderung mencari-cari kesalahan perangkat desa bahkan ada kesan pula mereka berusaha untuk menjatuhkan Kepala Desa ;

g)    Dalam hubungan kerja organisasional, (1) dalam pelantikannya BPD dibekali oleh DPRD; (2). BPD melakukan hubungan langsung dengan DPRD; (3). Terjadi kontradiksi perilaku kerja BPD, misalnya BPD tidak mau berurusan dengan Camat.

 

Persoalan hubungan dalam penyelenggraan Pemerintahan Desa, tidak hanya terjadi anatara hubungan Kepala Desa dengan BPD saja, namun antara Kepala Desa dengan Sekdes juga sering menjadi kendala tersendiri. Hambatan hubungan antara Sekdes dengan Kepala Desa biasa terjadi karena ada ketidaksepahaman Sekdes dalam menunjang tugas-tugas Kepala Desa. Ada anggapan bahwa Sekdes sudah mendapat tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.Penetapan besaran tunjangan kompensasi bagi setiap Sekretaris Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.Disamping tunjangan yang diperoleh, pada pasal 14 disebutkan bahwa Sekretaris Desa dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. Apabila selama Sekretaris Desa menjalankan tugas belum mencapai 6 tahun dan ada permasalahan kinerja Sekretaris Desa dianggap tidak memuaskan Kepala desa, maka Sekretaris Desa tidak dapat dimutasi. Jadi persoalan antara Sekretaris Desa dan kepala Desa dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a)    Kadang terjadi dilapangan Sekretaris desa masih mendapat bagian dari kas desa, misalnya bagian pendapatan dari tanah bengkok, padahal Sekdes sudah mendapat tunjangan kompensasi;

b)    Sekretaris Desa mendapat hak pensiun, sedang Kepala Desa tidak. Hal ini membuat Kepala Desa ingin Sekretaris Desa mempunyai kinerja yang bagus;

c)    Sekretaris Desa yang tidak disukai oleh Kepala Desa karena kinerja yang tidak memuaskan Kepala desa, sulit untuk dimutasi ketempat lain sebelum memiliki kinerja 6 tahun;

 

Pengangkatan Sekdes menjadi PNS memang sedikit menimbulkan persoalan. Tanggapan beragam yang tidak mendukung tentunya akan menghambat jalannya kebijakan ini. Pemerintah diharapkan mampu menjadi wadah dalam menampung aspirasi masyarakat dan melibatkan pendapat dan partisipasi stakeholders diluar pemerintah dalam menjalankan peraturan tersebut. Mulai dari tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut sampai pada proses pengangkatan Sekdes itu sendiri. Kebijakan tersebut harus lebih dipertimbangkan sebab semakin kukuhnya posisi dan status sekdes sebagai pegawai negeri atau bagian struktur formal pemerintahan, maka berimbas pada jalannya roda pemerintahan desa yang mengacu karakter legal secara ketat. Sangat mungkin nuansa sentralisasi pemerintahan kian kental, di mana dalam kondisi tertentu orientasi pada (kebijakan) pemerintah tingkat atasnya lebih mendominasi. Meski demikian, tidak bisa seratus persen dikatakan bahwa pergeseran posisi dan status sekdes otomatis akan semakin “menjauhkannya” dari komunitas masyarakat, mengingat dalam kehidupan sehari-hari sekdes masih sebagai bagian warga setempat.

 

Jika ditinjau dari jumlah desa di Indonesia yang mencapai 70.611 desa, kebijakan pemerintah yang akan diimplementasikan tidak akan terwujud 100%. Hal ini dikarenakan masih terdapat 5000an desa yang belum terdaftar dalam kantor Departemen Dalam Negeri. Kendala terbesar lainnya yaitu jika kebijakan pemerintah tersebut benar-benar terealisasikan akan menjadikan dana APBN semakin membengkak. Hal ini akan memicu permasalahan baru dalam pemerintahan. Dengan kata lain mangatasi masalah dengan memunculkan masalah baru.

 

Adanya dukungan dan kesiapan dari para sekdes dalam melaksanakan kebijakan ini pada kenyataanya belum disertai dukungan dari masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap kebijakan sekdes PNS seakan-akan terkesan diskriminatif bagi kepala desa, perangkat desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berstatus sama sebagai unsur pemerintahan desa. Kebijakan ini banyak memunculkan penafsiran, opini,  dan tanda tanya yang  hingga saat ini belum menemukan titik terang. Bukan tidak mungkin berdampak resonansi dimana semua Perangkat Desa lainnya juga mengharapkan atau menuntut untuk menjadi PNS. Tuntutan ini secara praktikal dan realita lapangan tidak memungkinkan mengingat bahwa definisi dari perangkat desa lainnya termasuk didalamnya ialah Kepala Dusun/Dukuh atau RW dan sebagainya yang masih belum memungkinkan dan belum pernah dikaji kemungkinan serta kepentingannya untuk di PNS-kan. Seperti dimaklumi bahwa kepengurusan Kepala Dusun/Kuwu/ Kepala Dukuh atau RW dan RT dll sebagai perangkat desa masih bersifat volunteer seperti halnya terjadi di berbagai negara. Lahirnya PP baru yang sudah disiapkan pemerintah untuk Sekdes adalah PNS tersebut semakin membangun optimisme perbaikan birokrasi Indonesia.

 

Persoalan terkait dengan Sistem kemitraan yang dibangun antara Kepala Desa dengan BPD dan sistem hubungan antara Kepala desa dengan Sekretaris Desaakan membawapenyelenggaraan Pemerintahan desa pada persoalanpembangunan Desa jauh dari kesejahteraan. Agar beberapa persoalan mengenai hubungan antara Kades, Sekdes, dan juga BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dicarikan model kemitraan hubungan yang tepat. Untuk itu dalam kajian ini akan dilakukan penelitian mendalam di beberapa Desa maju dan tertinggal yang berada di Kabupaten Nganjuk, Lumajang, Bojonegoro, dan Sampang sebagai daerah sampling yang berada di Provinsi Jawa Timur.

 

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang dikemukakan diatas, Kajian ini dibatasi pada beberapa permasalahan, yaitu:

  1. Bagaimana permasalahan hubungan yang dihadapi antara Kepala Desa dengan BPD, termasuk hubungan antara Kepala Desa dengan Sekretaris Desa ?
  2. Bagaimana pola / tipe kemitraan hubungan organisasional yang tepat antara Kepala Desa dengan BPD, termasuk hubungan antara Kepala Desa dengan Sekretaris Desa ?

 

Ringkasan hasil penelitian

Masalah Umum Kemitraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah didapatkan hasilnya dari wawancara, kuisioner, dan penyajian data pada Bab 4 sebelumnya, bahwa memang terlihat beberapa masalah yang menjadi analisis dari kajian Kemitraan Pemdes dan BPD. Adapun masalah-masalah itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 masalah yang umum terjadi, yaitu mutualitas, identitas organisasi, dan pengelolaan konflik. Untuk memperjelas analisis masalah-masalah umum kemitraan Pemdes ini penjelasan dibawah ini dilengkapi dengan digram batang untuk menentukan masalah mana yang menjadi perhatian dari kajian kemitraan Pemdes ini. Dan selanjutnya dari digram tersebut dijelaskan secara deskriptif tentang hal-hal yang melatarbelakangi masalah tersebut muncul. Oleh karena itu, guna memudahkan pembahasan, maka penjelasan atas masalah umum kemitraan Pemdes ini di kategorikan berdasar aktor-aktor Pemerintahan Desa, seperti BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Tokoh masyarakat.

didapatkan hasil bahwa yang menjadi isu pokok masalah dari pandangan BPD tentang mutualitas adalah :

  1. 1.      BPD Sering berselisih pendapat dengan kepala desa perihal bagaimana membangun desa atau menyelesaikan masalah desa. (Pertanyaan No.4)
  2. 2.      BPD mampu melaksanakan tugasnya sendiri tanpa dibantu oleh kepala Desa. (Pertanyaan Nomor 8)
  3. 3.      Kepala Desa sering menentang apa yang dilakukan atau diputuskan BPD. (Pertanyaan Nomor 13).

 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim peneliti kepada 16 Desa di 4 Kabupaten di Jawa Timur, beberapa isu terkait dengan pola kemitraan dari perspektif BPD adalah adanya sebuah pemahaman bahwa BPD mampu melaksanakan tugasnya sendiri tanpa adanya bantuan dari Kepala Desa. Hal ini terjadi mengingat kades merupakan mitra kerja dari BPD yang mempunyai kedudukan sejajar, sehingga kapasitas maupun kualitas BPD dituntut untuk dapat bekerja sesuai dengan apa yang menjadi Tupoksinya seperti fungsi Pengawasan, Legislasi, dan Anggaran. Namun disisi lain BPD sebenarnya mengakui bahwa kedudukannya dengan Kades hubungannya saling membutuhkan dan sebagai mitra kerjasama dalam penyelenggaraan Pemdes. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, Kades memiliki peran dan kewenangan lebih untuk mengurus desa, BPD hanya bertindak sebagai mitra yang dapat atau tidak dapat menyetujui apa yang menjadi kebijakan kades. BPD beranggapan bahwa dirinya hanya sebagai secondary fungtion (mengontrol dianggap lebih rendah daripada mengatur) dalam melaksanakan roda pemerintahan desa, dan merasa bahwa Kades yang lebih mempunyai peran penting dan dominan.

Dalam masalah lainnya adalah bahwa hubungan antara Kepala Desa dengan BPD seringkali bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini biasa terjadi saat kordinasi dalam penyusunan kebijakan, rencana, program, maupun pembangunan Desa dan Pelayanan. Namun hal ini memang biasa terjadi, karena BPD sebagai pembawa aspirasi Masyarakat/penduduk Desa menginginkan pembangunan yang adil dan merata, namun sebagai pelaksana (Kepala Desa) sering terlalu memperhitungkan antara prioritas pembangunan dan pelayanan lain dan juga kaitannya terhadap anggarapan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Namun beberapa masalah tersebut setidaknya dapat diselesaikan dengan jalan musrawarah, kordinasi, dan peran komunikasi yang efektif dalam menjembatani proses pengambilan keputuan untuk kepentingan bersama.

didapatkan hasil bahwa yang menjadi isu pokok masalah dari pandangan Kades tentang mutualitas adalah :

  1. 1.      Saya memandang bahwa posisi saya sejajar dengan BDP (Pertanyaan Nomor 7).

 

Permasalahan senada diungkapkan oleh kepala desa, hampir disemua kabupaten kepala desa beranggapan bahwa kedudukannya sebagai kepala desa tidaklah sejajar dengan BPD. Permasalah ini mempunyai korelasi dengan permasalahan yang dialami oleh BPD. Kades merasa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, dan menganggap perannya sebagai pemimpin desa, pengguna anggaran dan dipilih langsung oleh rakyat merupakan kedudukan nomor satu di pemerintahan desa. Walaupun disisi lain Kades mengakui bahwa hubungannya dengan BPD adalah saling membutuhkan dan bersifat mitra yang saling bekerjasama dalam Pembangunan Desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata.

didapatkan hasil bahwa yang menjadi isu pokok masalah dari pandangan Sekdes tentang mutualitas adalah :

  1. 1.      Sering berselisih pendapat dengan Kepala Desa perihal bagaimana membangun desa atau menyelesaikan masalah desa (Pertanyaan Nomor4)
  2. 2.      Kinerja sekretaris desa mempengaruhi kinerja aparatur desa lainnya (Pertanyaan Nomor 10).

Sekretaris desa merupakan jabatan yang sangat krusial di suatu desa, biasanya orang yang menjadi sekretaris desa adalah orang yang mempunyai pengalaman dan usia kerja yang cukup lama di pemerintahan desa. Diangkatnya sekretaris desa menjadi PNS salah satunya bertujuan untuk memberikan apresiasi atas pengabdiannya selama ini. Karena sekdes dianggap pejabat senior yang menguasai prosedur pekerjaan dan mengetahui seluk beluk pemerintahan desa, sebagai besar sekdes di seluruh kabupaten yang menjadi responden menganggap bahwa kinerja yang dilakukan Sekdes tidak banyak mempunyai pengaruh terhadap kinerja aparatur desa lainnya. Ini disebabkan oleh adanya distribusi pekerjaan yang tidak merata diantara kaur desa yang lain dengan sekretaris desa.

Sementara itu secara kasuistis, beberapa sekdes menganggap bahwa kedudukan PNS adalah kedudukan yang sangat aman dalam pemerintahan desa, karena posisi dan gajinya yang tidak mungkin akan gampang dirubah oleh kepala desa. Sehingga terkadang urusan pemerintahan desa banyak diserahkan kepada kaur desa lainnya, dan kinerja sekdes menjadi kurang optimal.

Di hampir mayoritas desa diangkatnya Sekdes menjadi PNS tidak menimbulkan konflik dan kecemburuan dikalangan aparatur desa yang lainnya, karena kebanyakan telah menyadari bahwa beban kerja sekdes yang dirasa amat berat telah mendapatkan apresiasi yang pantas dengan diangkatnya sekdes menjadi PNS. Masalah yang muncul adalah ketika PNS yang telah menjadi PNS namun tetap mendapatkan dan mengelola tanah bengkok dari pemerintah desa. Seperti misalnya di Kabupaten Bojonegoro untuk Desa Sumberejo, Desa Pakuwon dan Desa Sambongrejo sekdesnya telah diangkat menjadi PNS dan tetap mengelola tanah benkok. Ini sedikit menimbulkan kecemburuan dikalangan aparatur pemerintahan yang lain.

didapatkan hasil bahwa yang menjadi isu pokok masalah dari pandangan BPD tentang Identitas Organisasi adalah :

  1. 1.      Secara pribadi saya mempunyai tujuan tertentu menjadi anggota BPD ini Kinerja sekretaris desa mempengaruhi kinerja aparatur desa lainnya (Pertanyaan Nomor 19)
  2. 2.      Tujuan individu saya dalam BPD saat ini sudah tercapai (Pertanyaan Nomor 20).

 

Untuk dua pertanyaan mengenai tujuan pribadi dan pencapaian tujuan pribadi tersebut, didapatkan prosentase hasil yang paling kecil. Disini berarti bahwa BPD memang memiliki tujuan pribadi dalam menjadi anggota BPD, dan kebanyakan disini para responden menegaskan pernyataan tersebut karena menginginkan tercapainya aspirasi yang mereka bawa dari aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Sebagai penyalur aspirasi msyarakat, tentu BPD perlu memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam Pembangunan Desa dan Pelayanan yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa (Kades dan Sekdes).

a lainnya. Ini disebabkan oleh adanya distribusi pekerjaan yang tidak merata diantara kaur desa yang lain dengan sekretaris desa.

 

Sementara itu secara kasuistis, beberapa sekdes menganggap bahwa kedudukan PNS adalah kedudukan yang sangat aman dalam pemerintahan desa, karena posisi dan gajinya yang tidak mungkin akan gampang dirubah oleh kepala desa. Sehingga terkadang urusan pemerintahan desa banyak diserahkan kepada kaur desa lainnya, dan kinerja sekdes menjadi kurang optimal.

Di hampir mayoritas desa diangkatnya Sekdes menjadi PNS tidak menimbulkan konflik dan kecemburuan dikalangan aparatur desa yang lainnya, karena kebanyakan telah menyadari bahwa beban kerja sekdes yang dirasa amat berat telah mendapatkan apresiasi yang pantas dengan diangkatnya sekdes menjadi PNS. Masalah yang muncul adalah ketika PNS yang telah menjadi PNS namun tetap mendapatkan dan mengelola tanah bengkok dari pemerintah desa. Seperti misalnya di Kabupaten Bojonegoro untuk Desa Sumberejo, Desa Pakuwon dan Desa Sambongrejo sekdesnya telah diangkat menjadi PNS dan tetap mengelola tanah benkok. Ini sedikit menimbulkan kecemburuan dikalangan aparatur pemerintahan yang lain.

didapatkan hasil bahwa yang menjadi isu pokok masalah dari pandangan Kades tentang Identitas Organisasi adalah :

  1. 1.      Secara pribadi saya mempunyai tujuan tertentu menjadi Kepala Desa ini (Pertanyaan Nomor 27)
  2. 2.      Tujuan individu saya dalam Pemerintahan Desa saat ini sudah tercapai (Pertanyaan Nomor 34)
  3. 3.      Tujuan bersama tersebut telah tercapai (Pertanyaan Nomor 34).

 

Dari keseluruhan Kepala Desa yang ada bersepakat bahwa menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai tujuan individu yang bersifat atas kepentingan pribadi untuk menjadi Kepala Desa. Adapun tujuan pribadi yang menjadi alasan untuk menjadi Kepala Desa adalah ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat terutama dalam pembangunan Desa dan Pelayanan kepada masyarakat. Adapun memang 2 Kepala Desa menjawab memiliki tujuan individu, namun setelah diklarifikasi ternyata tujuan individunya adalah dalam bentuk panggilan hati untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa, dan bukan untuk memperkaya diri sendiri.

Tercapainya tujuan yang diinginkan oleh Kepala Desa saat ini dirasa memang pada tercapainya keinginan untuk membangun Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Segala bentuk pembangunan Desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang akuntabel dan transparan memang menjadi tujuan bersama antara BPD, Kades, Sekdes, Perangkat Desa, dan masyarakat Desa. Namun nampaknya tujuan bersama tersebut saat ini belum sepenuhnya terpenuhi, mengingat tujuan bersama dari Pembangunan Desa dan Pelayanan kepada masyarakat ini memerlukan proses pelaksanaan yang sistematis dan terpadu. Banyak Kepala Desa mengakui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Desa nya diperlukan waktu, anggaran, dan tenaga yang tidak sedikit. Untuk itu dalam mempercepat tujuan bersama pembangunan Desa tersebut diperlukan kerjasama yang baiak antara Pemkab, Pemdes, dan masyarakat.

didapatkan hasil bahwa yang menjadi isu pokok masalah dari pandangan Sekdes tentang Identitas Organisasi adalah :

  1. 1.      Secara pribadi saya mempunyai tujuan tertentu menjadi Sekretaris Desa ini (Pertanyaan Nomor 18)
  2. 2.      Tujuan individu saya dalam Pemerintahan Desa saat ini sudah tercapai (Pertanyaan Nomor 19).

 

Hal ini senada dengan apa yang diutarakan dan dijelaskan oleh BPD dan Kades dengan jenis pertanyaan yang sama. Memang pada dasarnya Sekdes mempunyai tujuan pribadi, namun bentuk dari tujuan pribadi tersebut dikonfirmasikan dalam penjelasan melalui wawancara, bahwa tujuan pribadi mereka tersebut bukan untuk memperkaya diri sendiri, namun menginginkan sebuah perwujudan pelayanan yang baik. Dan tujuan pribadi ini bisa menjadi usulan dan masukan yang positif kepada Kepala Desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemerintahan Desanya ke arah Pembangunan dan pelayanan yang diinginkan bersama.

Mengenai tercapainya tujuan tersbut, banyak Sekdes yang memang berpendapat bahwa tujuannya tersebut masih belum banyak tercapai, hal ini dikarenakan oleh kinerja sekdes dan aparatur / perangkat Desa lainnya kurang merata, sehingga beban kinerja pembangunan dan pelayan Desa menjadi tumpuan berat bagi Sekdes. Oleh karena itu Sekdes selalu melakukan kordinasi dan komunikasi secara intens baik secara formal maupun informal kepada BPD, dan khususnya dengan Kepala Desa.

aya diri sendiri.

 

Tercapainya tujuan yang diinginkan oleh Kepala Desa saat ini dirasa memang pada tercapainya keinginan untuk membangun Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Segala bentuk pembangunan Desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang akuntabel dan transparan memang menjadi tujuan bersama antara BPD, Kades, Sekdes, Perangkat Desa, dan masyarakat Desa. Namun nampaknya tujuan bersama tersebut saat ini belum sepenuhnya terpenuhi, mengingat tujuan bersama dari Pembangunan Desa dan Pelayanan kepada masyarakat ini memerlukan proses pelaksanaan yang sistematis dan terpadu. Banyak Kepala Desa mengakui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Desa nya diperlukan waktu, anggaran, dan tenaga yang tidak sedikit. Untuk itu dalam mempercepat tujuan bersama pembangunan Desa tersebut diperlukan kerjasama yang baiak antara Pemkab, Pemdes, dan masyarakat.

didapatkan hasil bahwa yang menjadi isu pokok masalah dari pandangan BPD tentang pengelolaan konflik adalah :

  1. 1.      Kepala Desa sulit menerima masukan atau evaluasi dari BPD (Pertanyaan Nomor 29).

 

Secara lokalitas, dibeberapa daerah kedudukan BPD kurang dianggap oleh Kades, beberapa masukan yang diberikan oleh BPD kepada Kades diterima namun tidak ditindak lanjuti. Kasus-kasus yang berisifat kasuistis juga terjadi di beberapa desa terkait dengan kinerja BPD. Seperti misalnya di Kabupaten Bojonegoro, Desa Sumberejo BPD terkesan selalu mengkritik kinerja Kades dan menganggap bahwa kinerja kades dalam menjalankan pemerintahan desa kurang maksimal. Dibeberapa desa juga mengeluhkan tentang transparansi Kades perihal anggaran desa. BPD hanya sebatas mengetahui anggaran yang dikelola oleh pemerintahan desa dan mendapatkan laporannya ketika akhir tahun. Tidak ada periodesasi pertanggungjawaban rutin yang dibuat oleh Kepala Desa, walaupun beberapa desa juga telah melakukan hal itu.

yaan yang sama. Memang pada dasarnya Sekdes mempunyai tujuan pribadi, namun bentuk dari tujuan pribadi tersebut dikonfirmasikan dalam penjelasan melalui wawancara, bahwa tujuan pribadi mereka tersebut bukan untuk memperkaya diri sendiri, namun menginginkan sebuah perwujudan pelayanan yang baik. Dan tujuan pribadi ini bisa menjadi usulan dan masukan yang positif kepada Kepala Desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemerintahan Desanya ke arah Pembangunan dan pelayanan yang diinginkan bersama.

 

Mengenai tercapainya tujuan tersbut, banyak Sekdes yang memang berpendapat bahwa tujuannya tersebut masih belum banyak tercapai, hal ini dikarenakan oleh kinerja sekdes dan aparatur / perangkat Desa lainnya kurang merata, sehingga beban kinerja pembangunan dan pelayan Desa menjadi tumpuan berat bagi Sekdes. Oleh karena itu Sekdes selalu melakukan kordinasi dan komunikasi secara intens baik secara formal maupun informal kepada BPD, dan khususnya dengan Kepala Desa.

aya diri sendiri.

 

Tercapainya tujuan yang diinginkan oleh Kepala Desa saat ini dirasa memang pada tercapainya keinginan untuk membangun Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Segala bentuk pembangunan Desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang akuntabel dan transparan memang menjadi tujuan bersama antara BPD, Kades, Sekdes, Perangkat Desa, dan masyarakat Desa. Namun nampaknya tujuan bersama tersebut saat ini belum sepenuhnya terpenuhi, mengingat tujuan bersama dari Pembangunan Desa dan Pelayanan kepada masyarakat ini memerlukan proses pelaksanaan yang sistematis dan terpadu. Banyak Kepala Desa mengakui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Desa nya diperlukan waktu, anggaran, dan tenaga yang tidak sedikit. Untuk itu dalam mempercepat tujuan bersama pembangunan Desa tersebut diperlukan kerjasama yang baiak antara Pemkab, Pemdes, dan masyarakat.

didapatkan hasil bahwa yang menjadi isu pokok masalah dari pandangan Kades tentang pengelolaan konflik adalah :

  1. 1.      Sekretaris Desa masih mengelola tanah bengkok walaupun telah menjadi PNS (Pertanyaan Nomor 43).

 

Di hampir mayoritas desa diangkatnya Sekdes menjadi PNS tidak menimbulkan konflik dan kecemburuan dikalangan aparatur desa yang lainnya, karena kebanyakan telah menyadari bahwa beban kerja sekdes yang dirasa amat berat telah mendapatkan apresiasi yang pantas dengan diangkatnya sekdes menjadi PNS. Masalah yang muncul adalah ketika PNS yang telah menjadi PNS namun tetap mendapatkan dan mengelola tanah bengkok dari pemerintah desa. Seperti misalnya di Kabupaten Bojonegoro untuk Desa Sumberejo, Desa Pakuwon dan Desa Sambongrejo sekdesnya telah diangkat menjadi PNS dan tetap mengelola tanah benkok. Ini sedikit menimbulkan kecemburuan dikalangan aparatur pemerintahan yang lain.

asi pertanggungjawaban rutin yang dibuat oleh Kepala Desa, walaupun beberapa desa juga telah melakukan hal itu.

 

yaan yang sama. Memang pada dasarnya Sekdes mempunyai tujuan pribadi, namun bentuk dari tujuan pribadi tersebut dikonfirmasikan dalam penjelasan melalui wawancara, bahwa tujuan pribadi mereka tersebut bukan untuk memperkaya diri sendiri, namun menginginkan sebuah perwujudan pelayanan yang baik. Dan tujuan pribadi ini bisa menjadi usulan dan masukan yang positif kepada Kepala Desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemerintahan Desanya ke arah Pembangunan dan pelayanan yang diinginkan bersama.

 

Mengenai tercapainya tujuan tersbut, banyak Sekdes yang memang berpendapat bahwa tujuannya tersebut masih belum banyak tercapai, hal ini dikarenakan oleh kinerja sekdes dan aparatur / perangkat Desa lainnya kurang merata, sehingga beban kinerja pembangunan dan pelayan Desa menjadi tumpuan berat bagi Sekdes. Oleh karena itu Sekdes selalu melakukan kordinasi dan komunikasi secara intens baik secara formal maupun informal kepada BPD, dan khususnya dengan Kepala Desa.

aya diri sendiri.

 

Tercapainya tujuan yang diinginkan oleh Kepala Desa saat ini dirasa memang pada tercapainya keinginan untuk membangun Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Segala bentuk pembangunan Desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang akuntabel dan transparan memang menjadi tujuan bersama antara BPD, Kades, Sekdes, Perangkat Desa, dan masyarakat Desa. Namun nampaknya tujuan bersama tersebut saat ini belum sepenuhnya terpenuhi, mengingat tujuan bersama dari Pembangunan Desa dan Pelayanan kepada masyarakat ini memerlukan proses pelaksanaan yang sistematis dan terpadu. Banyak Kepala Desa mengakui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Desa nya diperlukan waktu, anggaran, dan tenaga yang tidak sedikit. Untuk itu dalam mempercepat tujuan bersama pembangunan Desa tersebut diperlukan kerjasama yang baiak antara Pemkab, Pemdes, dan masyarakat.

didapatkan hasil bahwa yang menjadi isu pokok masalah dari pandangan Sekdes tentang pengelolaan konflik adalah :

  1. 1.      Diangkatnya Sekretaris Desa menjadi PNS membawa kesenjangan tersendiri dengan kepala desa dan apartur desa lainnya (Pertanyaan Nomor 31).

 

Persoalan Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS, dirasa tidak ada menjadi masalah bagi sebagian besar Pemerintah Desa yang ada. Hal ini dikarenakan justru dengan diangkatnya Sekdes menjadi PNS, justru dapat meningkatkan kinerja Sekdes dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, dan hal ini memberi dampak positif bagi pembangunan Desa selanjutnya. Meski demikian ada 2 Desa yang berada di Pemkab Bojonegoro dan Pemkab Nganjuk pernah terjadi gejolak atau kecemburuan sosial yang timbul bagi aparatur Desa lainnya atas diangkatnya Sekdes menjadi PNS. Sebagian konflik memang timbul dari adanya kesejahteraan Sekdes yang lebih terjamin ketimbang perangkat atau aparatur Desa lainnya. Dan belum lagi sebagian Sekdes yang telah diangkat menjadi PNS tetap memiliki sebagian kecil hak atas pengelolaan Tanah Bengkok Desa. Alasan mengapa sebagian pembagian hasil dari Pengelolaan Tanah Bengkok Desa masih dibagi kepada Sekdes adalah karena sekdes merupakan aparatur dan perangkat Desa yang masih memiliki hak atas pembagian pengelolaan Tanah Bengkok, meski hasil yang diterima sedikit berkurang dibandingkan sebelum Sekdes diangkat menjadi PNS.

n dan masukan yang positif kepada Kepala Desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemerintahan Desanya ke arah Pembangunan dan pelayanan yang diinginkan bersama.

 

Mengenai tercapainya tujuan tersbut, banyak Sekdes yang memang berpendapat bahwa tujuannya tersebut masih belum banyak tercapai, hal ini dikarenakan oleh kinerja sekdes dan aparatur / perangkat Desa lainnya kurang merata, sehingga beban kinerja pembangunan dan pelayan Desa menjadi tumpuan berat bagi Sekdes. Oleh karena itu Sekdes selalu melakukan kordinasi dan komunikasi secara intens baik secara formal maupun informal kepada BPD, dan khususnya dengan Kepala Desa.

aya diri sendiri.

 

Tercapainya tujuan yang diinginkan oleh Kepala Desa saat ini dirasa memang pada tercapainya keinginan untuk membangun Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Segala bentuk pembangunan Desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang akuntabel dan transparan memang menjadi tujuan bersama antara BPD, Kades, Sekdes, Perangkat Desa, dan masyarakat Desa. Namun nampaknya tujuan bersama tersebut saat ini belum sepenuhnya terpenuhi, mengingat tujuan bersama dari Pembangunan Desa dan Pelayanan kepada masyarakat ini memerlukan proses pelaksanaan yang sistematis dan terpadu. Banyak Kepala Desa mengakui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Desa nya diperlukan waktu, anggaran, dan tenaga yang tidak sedikit. Untuk itu dalam mempercepat tujuan bersama pembangunan Desa tersebut diperlukan kerjasama yang baiak antara Pemkab, Pemdes, dan masyarakat.

Isu Kemitraan Pemerintahan Desa

KLASIFIKASI ISU

BPD

KADES

SEKDES

REGULASI Regulasi mengenai Kapasitas SDM anggota BPD dan pengurusnya masih kurang begitu jelas, sehingga di beberapa Desa kinerja BPD dirasa kurang mumpuni. Regulasi Pertanggungjawaban Kades kepada Bupati, bukan kepada BPD. Sehingga BPD tidak dianggap sebagai bentuk tangungjawab yang kuat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Regulasi Sekdes yang telah menjadi PNS dan masih menerima bagi hasil tanah bengkok dirasa tidak sesuai dengan UU tentang Desa
KELEMBAGAAN Kinerja BPD dirasa tidak sesuai dengan Tupoksinya, BPD kadang terlalu luas ikut campur dalam penyelenggaraan Pemdes dan telalu kritis dalam mengevaluasi kinerja Kades/ Sekdes. Kepala Desa merasa sebagai aktor penting dan dominan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga BPD yang seharus sebagai mitra kerja, seringkali ditentang apa yang menjadi masukan dan usulannya bila tidak sesuai dengan yang menjadi prioritas kebijakan Pemdes. Sekdes dianggap senior dan paling memahami urusan desa, sehingga sebagian besar beban penyelenggaran Pemdes terletak pada Sekdes.
KAPASITAS Sebagian besar anggota BPD dirasa kurang mumpuni dalam kapasitas maupun kualitasnya dalam bekerja, karena standart mengenai pendidikan bagi anggota / pengurus BPD kurang jelas. Meski Kepala Desa memiliki latar belakang dari berbagai pendidikan dan profesi, namun kinerja mereka cukup baik dalam urusan penyelenggaraan Pemdes. Hal ini dikarenakan mereka adalah Kades yang terpilih, sehingga rasa tanggungjawab dan bentuk kepercayaan harus dibangun agar tidak mengecewakan masyarakat. Sekdes sebagai orang yang berpengalaman dan telah cukup lama dalam urusan penyelenggaraan Pemdes dalam membantu Kades, menyebabkan posisi Sekdes tidak dapat tergantikan dengan siapapun dan memiliki masa jabatan cukup lama.
LOKALITAS Hubungan BPD dengan Kades sering bertentangan, karena latar belakang BPD adalah mantan Kades sebelumnya dan di beberapa Desa yang lain juga karena di latar belakangi konflik intern antar aktor yang menjabat. Kades dengan BPD dan Sekdes sering bertentangan juga, hal ini bisa terjadi karena konflik intern antar aktor yang ada, dan kinerja Kades yang cenderung banyak yang memiliki latar belakang pengusaha, menyebabkan kinerja Kades kurang optimal, karena mengenyampingkan urusan Pemdes. Sekdes yang merupakan jabatan paling strategis dan aman karena statusnya sebagai PNS, menyebabkan adanya arogansi dalam membantu Kades dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pola Kemitraan

Pembangunan pedesaan dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Usaha pencapaian tujuan pembangunan pedesaan tersebut dilakukan dalam jangka panjang yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional sehingga harus disadari bahwa hakekat dari pembangunan nasional secara komprehensif adalah dengan meletakkan pondasi atau penopang yang kokoh pada pembangunan di tingkat desa.

Tokoh utama diwilayah pedesaan dalam mengarahkan pembangunan kesejahteraan adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa dan bahu membahu bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Fungsi BPD adalah menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi strategis tersebut diharapkan menjadi saluran aspirasi masyarakat yang kemudian dibentuk menjadi peraturan desa dan setelah selesainya peraturan desa BPD berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Fungsi dan wewenang ini selaras dengan tugas kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; melaksanakan kehidupan demokrasi; melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;  menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila diantara para tokoh tersebut terjalin kemitraan dalam bekerja, mengutamakan kepentingan umum ditunjang oleh kapasitas individu dalam menjalankan organisasi. Oleh Birkenhoff (2002) kemitraan didefinisikan sebagai hubungan dinamis antara aktor berdasarkan pada tujuan yang disepakati bersama, mencapainya melalui saling kesepahaman diantara banyak divisi pekerjaan rasional berdasarkan perspektif keunggulan komparatif setiap mitra. Kemitraan melihat saling keterpengaruhan, dengan keseimbangan antara sinergi dan menghargai otonomi, menjadi satu dengan saling menghormati, partisipasi yang sama dalam pembuatan keputusan, saling akuntabel dan transparan. Kemitraan dilakukan kedua belah pihak sebagai solusi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dalam hal ini pembangunan dan pelayanan publik.

Desa merupakan miniatur Negara Indonesia dimana desa menjadi ajang politik paling dekat relasinya antara masyarakat dengan perangkat desa (pemegang kekuasaan). Perangkat desa menjalankan tugas birokrasi dengan diawasi oleh Badan Permusyawaran Desa (BPD) yang mewakili secara wilayah. Iklim demokrasi yang baik antara perangkat desa dengan BPD akan menghasilkan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa namun bila sebaliknya yang terjadi maka pelayanan kepada masyarakat desa akan terganggu.

Pemerintah desa sebagai miniatur pemerintahan nasional, walaupun mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari instansi diatasnya namun lebih banyak ditekankan pada pelatihan untuk penyusunan APBDes atau untuk pelaporan keuangan. Mereka, para perangkat desa tidak memperoleh pendidikan dan latihan yangsistematis dan berkelanjutan sebagaimana diberikan negara kepada PNS. Perangkat Desa memperoleh pembekalan awal mengenai tupoksi dan tugas-tugas administrasi,tetapi setelah itu tidak memperoleh diklat teknis dan juga tidak ada monitoring dan evaluasi.Terkadang sebagian perangkat Desa memperoleh diklat teknis (misalnya administrasi,perencanaan, pendataan, keuangan) jika ada proyek diklat dari pemerintah yangdatangnya tidak menentu.Disebabkan miskinnya pembinaan, maka kapasitas (pengetahuan, wawasan danketerampilan) perangkat Desa sangat terbatas. Sebagian besar perangkat Desa termasuk BPD tidak memahami berbagai peraturan dan tugas yang menyangkut dirimereka sendiri, kecuali sebagian kecil perangkat yang mau mencari tahu atau mereka yang kritis. Pada umumnya mereka bekerja apa adanya sesuai dengan kebiasaan perangkat sebelumnya. Sebagai miniatur pemerintahan juga terkandung miniatur politik, walaupun bukan penduduk asli bersangkutan seseorang bisa menjadi kepala desa dengan mesin politiknya namun akibatnya pada awal-awal memimpin biasanya menghadirkan permasalahan karena kepala desa belum memahami karakter warga desa seutuhnya.

Sisi yang lain adalah akuntabilitas kepala Desa. Pertanggungjawaban kepala Desa menurut PP 72 tahun 2005 adalah: “Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada BadanPermusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya…”

Penjelasan tersebut sekaligus mereduksi peran BPD sebagai pengawas pemerintah desa (kepala desa) padahal semangatnya adalah semangat demokrasi sebagai bentuk miniatur pemerintah nasional. Tanggung jawab kepala desa lebih diutamakan kepada atasannya kepada bupati/walikota melalui camat sehingga tidak salah kalau ada sebagian kepala desa yang kurang memperhatikan keberadaan BPD. BPD menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentinganwarga Desa; fungsi legislasi (pengaturan); fungsi budgeting dan fungsi pengawasan.Keanggotaan Badan Perwakilan Desa dapat dipilih atau berdasarkan musyawarahsecara sesuai dengan adat istiadat dan tradisi setempat.

BPD dapat bekerja secara representatif dan bekerja secaraefektif, maka ia didesain sebagai tugaspenuh bekerja berdasarkan jam kerja agar setiap saat pemerintah desa dapat berkonsultasi dan berkomunikasi dengan BPD dan agar masyarakat biasa juga ikut peran mengambil bagian, tidak hanya didominasi kelompok tokoh masyarakat dan PNS yang kadang tidak mencerminkan keterwakilan kelompok dalam desa. Prakteknya anggota BPD masih banyak terdiri dari tokoh masyarakat, PNS atau pensiunan yang dianggap pantas menjadi BPD atas dasar pemikiran masyarakat desa setempat. Kurangnya kapasitas (semisal pendidikan, ada desa yang banyak anggota BPDnya lulusan sekolah dasar) menghasilkan banyak permasalahan. Akibat rendahnya kapasitas, persoalan yang semestinya bisa terselesaikan dengan baik tidak mencapai kesepakatan dan terlalu lama dalam mengambil keputusan. Beberapa peraturan daerah telah mengatur tentang pendidikan perangkat desa dan perangkat dusun dengan pendidikan minimal SMA, hal ini untuk meningkatkan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk itu perlu juga membuat peraturan tentang persyaratan minimal pendidikan yang melatarbelakangi pemilihan anggota BPD dan yang terlanjur menjadi anggota BPD agar bersedia mengundurkan diri untuk menghindari dan menyelesaikan persoalan kompetensi aparatur pemerintahan desa.

Hubungan kepala Desa dengan BPD tidak hanya didasarkan pada prinsip checkbalances tapi juga dilatarbelakangi oleh aspek kemitraan dimana terjadi saling ketergantungan dan saling bekerjasama, saling mengisi kekurangan atas dasar niat membangun desa menuju arah lebih baik. Kepala Desa sebagai bentuk akuntabilitasnya memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan pada Bupati; laporanketerangan penyelenggaraan pemerintahan pada BPD dan warga dalam forummusyawarah Desa, serta menginformasikan secara terbuka pada masyarakat keberhasilan maupun kegagalan.

Komunikasi antara pemerintah desa (kepala desa) dengan BPD merupakan kunci keharmonisan hubungan dua lembaga ini dalam menjalankan pekerjaan mereka. Komunikasi harus didasarkan atas pemahaman tugas dan fungsi masing-masing dengan tidak meniadakan hubungan mereka di tengah masyarakat karena mereka mungkin mempunyai hubungan kekerabatan ataupun ketetanggaan yang secara lokasi memang berdekatan.

Pola kemitraan ideal yang terbentuk dalam kuadran adalah tipe kemitraan dimana masing-masing memahami tugas dan fungsi serta kedudukan lembaga yang mereka wakili. Kepala desa dengan perangkatnya serta BPD dengan warga di wilayahnya saling bermitra dalam membangun desa. BPD membawa aspirasi masyarakat dan bersama dengan kepala desa membuat peraturan desa dalam mewujudkan aspirasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan desa. Hal ini bisa terwujud bila masing-masing pihak mempunyai kapasitas dalam bidang pemerintahan, organisasi, kompetensi, mementingkan kepentingan umum diatas pribadi dan golongan, gambar berikut merupakan hasil temuan lapangan bahwa secara umum desa di Jawa Timur telah menunjukkan posisi BPD dan Pemerintah Desa berada pada kuadran kemitraan. Kesetimbangan kekuatan kedua lembaga tersebut terletak pada dihidupkannya kembali Badan Perwakilan Desa dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa, kepala desa melibatkan BPD dalam pembuatan kebijakan. Tipe tersebut menunjukkan bahwa kepala desa dan BPD telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan azas kemitraan dengan saling mengisi, memahami dan memecahkan masalah bersama-sama, saling percaya, kerjasama dan saling menghargai. Mereka saling terbuka terhadap kritik dengan secara proporsional, obyektif, rasional, jujur, dan ada solusi.

Tujuan UU No. 32/2004 menetapkan pengisian sekretaris desa (sekdes) dengan PNS dengan tujuan agar pelayanan administrasi di semua Desa bisa berjalan, terutama dalam administrasi pertanggungjawaban keuangan Desa yang berasal dari APBN/APBD, selain karena administrasi pertanggungjawaban juga dikarenakan agar tugas administrasi sekdes tidak terganggu oleh suasana politik desa terutama menjelang atau sesudah pemilihan kepala desa. Jabatan PNS seharusnya menjadikan sekdes netral sehingga dapat bekerja dan melakukan tugas administrasi dengan baik. Status PNS bagi sekdes memberikan dampak lain, sekdes juga harus berperan dalam konteks lokal dimana ia harus juga bisa melayani masyarakat desa dalam kurun waktu 24 jam, diluar jam kantor. Dari segi birokrasi, PNS akan loyal kepada atasannya bukan lagi loyalitas penuh kepada kepala desa. Hal ini juga menghadirkan sisi positif dan negatif, yaitu sekdes bisa menahan laju tindakan kepala desa bila berada diluar jalur kewenangannya untuk bertindak otoriter, mengambil keputusan diluar kebijakan desa yang telah ditetapkan bersama namun juga bisa membuat hubungan kepala desa dengan sekretaris desa kurang harmonis.

Status PNS bagi sekdes akan menjadikan ia harus terus masuk kantor desa sesuai dengan jam kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. Jaminan penghasilan dari status PNS akan mampu membuat sekdes melakukan tugas perkantoran dengan baik, hal ini juga mendasar kenapa sekdes menjadi pegawai negeri. Sebelumnya, sekretaris desa mendapatkan penghasilan dari tanah bengkok desa, penghasilan tersebut tidak akan menjadi masalah bila desa yang dikelola merupakan desa maju, namun menjadi memprihatinkan kondisinya di desa yang kondisi keuangannya minim. Hal ini juga terjadi pada kepala desa dimana kepala desa menurut UU No. 32 tahun 2004 mendapatkan penghargaan yang diatur sendiri menurut kemampuan desa masing-masing. Bila desanya maju atau kaya maka kesejahteraan kepala desa terjamin begitu pula sebaliknya bila tidak maju atau miskin maka kesejahteraan kepala desa tidak terjamin sehingga akibatnya kepala desa akan banyak meninggalkan kantor untuk bekerja untuk mendapatkan penghasilan.

Disisi lain, birokratisasi sekdes bisa menjauhkan sekdes dari masyarakat desa dan menimbulkan kecemburuan sosial di tingkat perangkat desa atau bahkan kepala desa sendiri, kalau kecemburuan sosial terjadi maka efektivitas pelayanan kepada masyarakat desa akan menjadi pertanyaan.

Kepala desa dengan sekretaris desa adalah mitra dalam bekerja. Isu ini telah berlaku secara umum untuk semua organisasi yang memperlakukan bawahan sebagai mitra kerja. Kemitraan mengandung arti bekerja bersama melalu komunikasi efektif, pengembangan struktur dan sistem sharing  informasi, dan berkolaborasi. Bekerja bersama dalam kemitraan adalah bekerja dalam tim dengan saling mendukung pekerjaan dan tugas masing-masing. Sekretaris desa diharapkan lebih banyak memberikan masukan kepada kepala desa dalam pembuatan keputusan/kebijakan. Kepala desa membutuhkan perangkat desanya dalam mensukseskan program kerjanya, kepala desa bukanlah aktor tunggal pengelola organisasi pemerintah desa namun ia juga bekerja bersama dengan para perangkat desa. Kepala desa harus memandang sekretaris desa sebagai mitra kerja tidak hanya bawahan semata dan sekretaris desa harus bisa memberikan masukan-masukan kepada kepala desa bukan hanya sebagai tenaga administrasi.

Pentingnya kinerja sekretaris desa dalam berbagai laporan pertanggungjawaban kegiatan desa ataupun pertanggungjawaban bantuan yang diterima desa akan berpengaruh terhadap kinerja aparatur desa lainnya dan bahkan akan berpengaruh terhadap bantuan-bantuan desa lainnya dimasa mendatang. Laporan pertanggungjawaban desa sebagai bentuk dokumen yang dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada bupati melalui perangkat diatasnya. Keterkaitan ini jelas menggambarkan pekerjaan bersama yang harus didukung oleh semua perangkat desa. Keahlian sekretaris desa dalam mengelola aparatur desa dan organisasi berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan desa. Posisi ini bila berjalan dengan baik akan menghasilkan output yang baik. Kepala desa dengan tugasnya sebagai pengayom masyarakat, pembuat keputusan didukung oleh sekretaris desa yang tidak hanya berfungsi sebagai tenaga administrasi.

Saling bekerja dalam tim tidak memandang selisih paham sebagai sebuah persoalan besar sebatas perselisihan tersebut adalah perselisihan paham dalam menangani persoalan sebaik-baiknya, bukan persoalan individu tetapi persoalan organisasi. Perselisihan yang terjadi sebaiknya terjadi pada saat rapat bukan pada saat implementasi, perselisihan yang terjadi harus terkomunikasikan dengan baik dengan sebuah solusi, apabila terdapat dua pendapat berbeda antara kepala desa dengan sekretaris desa maka argumentasi yang didahulukan dan mendapatkan satu keputusan bersama yang dilaksanakan bersama.

Sekretaris desa diwilayah penelitian mempunyai pengalaman yang cukup dimana rata-rata mereka telah menjadi sekretaris desa di dua periode kepala desa bahkan ada yang mencapai 35 tahun sehingga dari pengalaman tersebut ia mampu mengetahui apa yang harus dilakukan dalam mengelola organisasi pemerintah desa. Pengalaman saja tidak cukup bila harus dihadapkan oleh perubahan peraturan seperti penyusunan RPJMDes, RPKDes, atau laporan lainnya sehingga sekretaris desa tetap harus mendapatkan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus dan sistematis dalam mengangkat kapasitas sekretaris desa. Pelatihan ini juga harus diterapkan kepada kepala desa dan BPD agar tercapai satu kesepahaman dalam mengelola pembangunan desa. Pelatihan (capacity building) harus minimal mencakup perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan kebijakan desa, kepemimpinan desa, manajemen pelayanan desa dan pengambilan keputusan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa PP 72 tahun 2005 berusaha untuk memodernisasi pemerintahan desa tanpa disertai dengan kesejahteraan. Kesejahteraan yang dicoba awalnya adalah salah satu perangkat desa yaitu sekretaris desa dengan menjadikannya pegawai negeri sipil dengan mengabaikan perangkat desa lainnya. Kinerja organisasi tradisional ukurannya berbeda dengan kinerja organisasi modern, pencampuran ini akan menjadi rancu apabila amanat regulasi menginginkan kinerja organisasi modern tetapi aparat yang melaksanakan masih bersifat tradisional. Tuntutan yang mungkin dan telah timbul adalah diangkatnya kepala desa dan perangkat desa lainnya menjadi PNS bila disetujui akan memudahkan modernisasi organisasi pemerintah desa namun yang perlu dipikirkan adalah adanya peraturan desa, adat desa yang harus disesuaikan dengan organisasi modern dan tetap mendapat ruang untuk berkembang. Desain organisasi modern seharusnya berkembang dari dua arah, dari atas dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa, bukan dengan memaksanakan regulasi yang berasal dari pemerintah pusat.

Kesimpulan

Hasil penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif menghasilkan beberapa identifikasi permasalahan hubungan yang dihadapi antara BPD dengan Kepala desa, Kepala desa dengan Sekretaris desa dirinci dalam poin penting berikut:

Permasalahan Hubungan

Permasalahan yang muncul untuk hubungan antara BPD dengan Kades di daerah penelitian adalah:

  1. Pertanggungjawaban kepala desa hanya disampaikan kepada Bupati melalui camat sedangkan kepada BPD hanya diberikan dokumen laporan pertanggungjawaban dan beberapa pokok pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat desa
  2. Ketidakseimbangan peran antara Kepala Desa dengan anggota BPD dapat menjadi sumber permasalahan (komunikasi, dominasi, kepercayaan/trust).
  3. Terjadinya kesenjangan kapasitas anggota BPD dan Kepala Desa meliputi pendidikan dan pengalaman.
  4. Kinerja BPD dirasa tidak sesuai dengan Tupoksinya, BPD kadang terlalu luas ikut campur dalam penyelenggaraan Pemdes dan telalu kritis dalam mengevaluasi kinerja Kades/ Sekdes.
  5. Hubungan BPD dengan Kades sering bertentangan, karena latar belakang BPD adalah mantan Kades sebelumnya dan di beberapa Desa yang lain juga karena di latar belakangi konflik intern antar aktor yang menjabat.

  Permasalahan yang muncul untuk hubungan Kades dengan Sekdes di daerah penelitian adalah:

  1. Ketidak setaraan identitas organisasi sekretaris desa dan indetitas organisasi kepala desa dapat menjadi salah satu sumber ketidak harmonisan hubungan.
  2. Regulasi Sekdes yang telah menjadi PNS dan masih menerima bagi hasil tanah bengkok menjadi salah satu sumber ketidak harmonisan hubungan dan ketidaksesuaian dengan UU tentang Desa.
  3. Sekdes dianggap senior dan paling memahami urusan desa, sehingga sebagian besar beban penyelenggaran Pemdes terletak pada Sekdes.

 Pola Kemitraan

Pola kemitraan BPD dengan Kepala Desa dijumpai beberapa tipe:

  1. Kabupaten Lumajang mempunyai tipe partnership. Tipe partnership banyak didukung oleh kedekatan tempat tinggal Ketua BPD dan Kepala Desa.
  2. Kabupaten Nganjuk mempunyai tipe co-optation and gradual absorption. organisasi pemerintah desa ataupun BPD tidak menempatkan pihak yang lain sebagai organisasi yang bisa mendukung kinerja pembangunan desa tetapi lebih pada persetujuan kepada organisasi yang lebih dominan dan menyepakatinya. Peran Kepala Desa di Kabupaten Nganjuk lebih dominan dibandingkan BPD.
  3. Kabupaten Bojonegoro mempunyai tipe co-optation and gradual absorption. Terlalu kuatnya peran BPD di tengah masyarakat mengakibatkan pola hubungan yang terjadi bersifat co-optaion and gradual absorption dimana peran BPD sangat dominan dalam mengontrol kegiatan pemerintahan desa.
  4. Kabupaten Sampang mempunyai tipe co-optation and gradual absorption. Ketua BPD di salah satu desa merupakan anak kandung Kepala Desa aktif sehingga hubungan yang terjadi tidak murni hubungan kerja antara dua organisasi.

 Pola kemitraan Kepala Desa dengan Sekretaris Desa, dijumpai beberapa tipe:

  1. Kabupaten Lumajang mempunyai tipe co-optation and gradual absorption. Hal ini terbentuk karena tingginya identitas organisasi kepala desa dibandingkan identitas organisasi sekretaris desa, apalagi bila dikaitkan dengan peran sekdes lain yang masih berstatus PLT maka identitas organisasi sekdes tersebut sangat rendah.
  2. Kabupaten Nganjuk mempunyai tipe co-optation and gradual absorption, tipe kemitraan dimana rasa membutuhkan peran para pihak sangat kuat tetapi identitas organisasinya masih rendah. Ini ditunjukkan pada kuesioner dimana responden mengaku tidak memiliki kepentingan dalam organisasi.
  3. Kabupaten Bojonegoro mempunyai tipe co-optation and gradual absorption. Dominasi peran sekdes terjadi, bahkan muncul kekurangan harmonisan mengenai pelaksanaan tupoksi masing-masing atau ada sekdes yang sibuk mengurusi kepentingan individu yang menandakan bahwa identitas organisasi sekretaris desa menjadi rendah.
  4. Kabupaten Sampang mempunyai tipe partnership, didominasi hubungan kekerabatan. Permasalahan organisasi banyak diselesaikan di tingkat keluarga, komunikasi bisa berjalan dengan baik tapi aspirasi dan partisipasi dalam bekerja tidak akan muncul bila dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan.

 Rekomendasi

  1. Meninjau ulang regulasi PP no. 72 tahun 2005 mengenai sistem pertanggungjawaban Kepala Desa. Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan tidak saja kepada bupati tetapi juga disampaikan kepada BPD dan masyarakat, mengingat yang mengangkat dan memilih kepala desa adalah BPD dan masyarakat desa, bukan bupati. Saat ini BPD hanya mendapatkan laporan pertanggungjawaban dan masyarakat desa hanya mendapatkan pokok-pokok pertanggungjawaban.
  2. Perlu pemetaan kapasitas pemerintahan desa sebagai dasar pembinaan kelembagaan pemerintahan desa.
  3. Meningkatkan kapasitas individu maupun organisasi bagi BPD, Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta perangkat desa lainnya melalui pelatihan yang berkesinambungan melalui capacity building untuk meletakkan kembali peran masing-masing lembaga agar memahami fungsi dan perannya masing-masing agar dapat bekerja dan saling mendukung dalam kemitraan.
  4. Modernisasi organisasi pemerintah desa seharusnya tidak menghilangkan identitas desa secara adat dan budaya. Kearifan lokal perlu menjadi pertimbangan penting dalam pembinaan kelembagaan pemerintahan desa.

 

6 Comments

ekalyFebruary 2nd, 2012 at 1:52 pm

bs ga dikirim file versi lengkapnya ke email saya

cikoApril 5th, 2012 at 9:57 am

refrensi buku lengkap tetang penyelenggaran pemerintahan desa dan konsep tentang kemitraan bisa dpt dr mana ya? judul bukunya apa?

Luluk yuanaDecember 2nd, 2012 at 5:13 pm

bisa tlg di krim file lengkapnya ke email saya? terima kasih

wahyuDecember 11th, 2012 at 11:04 pm

teru bagai mana kalo yang sekdesnya belum PNS

nikodemus-gandutJuly 3rd, 2013 at 10:35 am

mas broo….gimana hasil penelitian yang mas bro lakukan… kan disini tidak dicantumkan…. cuma sampe rumusan permasalahan jak.. tks

Saepul LukmanFebruary 5th, 2014 at 10:56 pm

Terima kasih atas postingannya bang.. ini sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir…

Leave a comment

Your comment

*