browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

SIM MONEV APBD Kabupaten Ponorogo

Posted by on July 1, 2010

SIM MONEV APBD adalah Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo. kegiatan ini merupakan kerjasama antara LPPM UB dengan Bappeda Kabupaten Ponorogo, 2010 (Yuniadi Mayowan (FIA), Saiful Rahman Yuniarto (FIA), Achmad Arwan (FT))

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan tuntutan reformasi merupakan cita-cita bersama yang harus diwujudkan, oleh karena itu, didalam penyelenggaraan pemerintahan  di perlukan komitmen yang tinggi oleh penyelenggara pemerintah (birokrasi) sebagai penggerak dari setiap penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya cita-cita reformasi.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah mengamanat-kan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan daerah harus meliputi: (1) Laporan Perhitungan APBD; (2) Nota Keuangan APBD; (3) Laporan Aliran Kas; dan (4) Neraca Daerah.

PP No. 105 tersebut didukung oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No.29 Tahun 2002 yang merupakan petunjuk pelaksanaan Sistem Anggaran Kinerja maupun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Berlakunya Kepmendagri No.29 Tahun 2002 ini lebih menegaskan lagi pentingnya penerapan Akuntansi Keuangan Daerah. Selanjutnya PP No.105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 diperkuat dengan Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU No.17 Tahun 2003 Pasal 31 ayat 2 menyebutkan bahwa laporan keuangan daerah setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah. Selanjutnya Pasal 32 menyebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Adanya kewajiban untuk menyusun Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah menunjukkan bahwa tata usaha keuangan daerah harus menerapkan akuntansi daripada sekedar pembukuan. Konsekuensi logis dari diterapkannya akuntansi dalam tata usaha keuangan daerah antara lain:

1.      Pergeseran fungsi pengelolaan keuangan daerah dari fungsi “bendahara (kasir)” menjadi fungsi “penyedia informasi” untuk pengambilan keputusan (ekonomis);

2.      Pergeseran dasar pengakuan transaksi dari basis kas menjadi basis akrual modifikasi;

3.      Pergeseran sistem pencatatan tunggal (single entry) menjadi sistem pencatatan berpasangan (double entry).

Apabila tata usaha keuangan daerah tidak mengadopsi akuntansi, maka akan berdampak pada tidak dapat dipenuhinya amanat dalam PP No. 105 Tahun 2000, Kepmendagri No.29 Tahun 2002, dan UU No.17 Tahun 2003, dalam hal ini tidak bisa disusun Laporan Aliran Kas dan perubahan neraca daerah yang berimplikasi pada tidak diketahuinya posisi keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah.

Peraturan lain yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah kemudian adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Peraturan tersebut dikeluarkan karena ada perubahan yang terjadi mengenai pembagian urusan dan struktur organisasi pemerintah daerah yaitu PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007.

Salah satu isi dari Permendagri No. 59 tahun 2007 terdapat ayat yang menjelaskan kewenangan dalam melaksanakan anggaran unit kerja (SKPD)  oleh pemimpin unit kerja tersebut.

Posisi Bappeda saat ini akibat dikeluarkannya PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007 berada sejajar dengan SKPD-SKPD lainnya tetapi tetap merupakan koordinator perencanaan pembangunan. Perencanaan-perencanaan yang dibuat pada masing-masing SKPD kemudian dihimpun di Bappeda dan dikoordinasikan dalam pembuatan perencanaan akhir.

Setelah perencanaan selesai dibuat masing-masing SKPD bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan dengan anggarannya. Kepentingan Bappeda dalam hal ini adalah mendapatkan informasi sejauhmana penggunaan anggaran dapat direalisasikan dan diserap. Informasi yang didapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban bupati / walikota/ gubernur.

Informasi yang didapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi APBD dan kemudian dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan karena SIM pada dasarnya adalah sebuah metoda formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. SIM diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan operasional organisasi yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif. Kalau sistem informasi sudah berjalan dan berinteraksi dengan pemakainya maka sistem informasi akan merupakan paduan antara pemakai (user) dan alat (mesin) untuk menghasilkan informasi sebagai pendukung kegiatan, pengelolaan, analisis dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Alat yang dimaksud di sini dapat berupa komputer (perangkat keras dan lunak), prosedur manual, model (untuk analisis, perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan) dan basis data (data base).

Untuk memudahkan bagaimana informasi diperoleh maka sebuah sistem harus dibuat. Sistem informasi ini menghubungkan seluruh SKPD dalam sebuah gudang penyimpanan digital dan agar lebih mudah penggunaannya pula sebuah website dapat dijadikan sebagai sebuah pilihan. Pertimbangan utama adalah terpencarnya letak kantor SKPD sehingga untuk membuat jaringan inheren terlalu mahal, untuk membuat Storage Area Network pun tidak mungkin, sehingga website yang mudah di akses dari manapun dengan jaringan nirkabelnya mampu menghubungkan antar SKPD dengan posisi pengelola (Webmaster) ada di Bappeda. SKPD yang ada hanya bisa mengupload laporannya dan yang mengelola hasil upload dari SKPD adalah Bappeda. Agar lebih mudah lagi, website tersebut akan didesain agar bisa melakukan upload dan mengisi data melalui perangkat HandPhone.

Gambar SIM MONEV APBD versi Desktop

Gambar SIM MONEV APBD versi Mobile

Penutup

Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo di rancang untuk mempermudah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi APBD yang selama ini masih dilakukan secara manual. Digitalisasi akan mempermudah setiap pekerjaan dimana pada saat pelaksanaan kegiatan masih bersifat manual, pekerjaan yang sama akan berulang-ulang dilakukan. Pada sebuah sistem terdigitalisasi maka pekerjaan yang berulang-ulang tersebut kemudian di ringkas dan hanya menjadi satu kali kegiatan seperti pada saat entry data maka sekali dapat di input maka data tersebut dapat diolah dalam berbagai bentuk.

Identifikasi SIM MONEV APBD Kabupaten Ponorogo dijadikan dasar sebagai pembuatan SIM, selain itu pula hasil identifikasi sampingan yang dihasilkan, ditemukan banyak pekerjaan di Bappeda ataupun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang memerlukan SIM agar pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah termasuk pula mengurangi tingkat error yang terjadi.

Selesainya pekerjaan SIM APBD Kabupaten Ponorogo termasuk juga pelatihan bagi seluruh pihak yang menjadi pengguna SIM ini di harapkan agar segera di implementasikan sehingga proses perencanaan dan pemantauan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Proses pemantauan pun dapat dilakukan seperti yang ada dalam laporan manual yaitu dalam jangka waktu 3 bulanan atau triwulan. Akhirnya, sebagai penutup kata, semoga SIM MONEV APBD Kabupaten Ponorogo dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2006, Politik dan Kebijakan Publik, cetakan pertama, Puslit KP2W Limlit Unpad, Bandung.

Andrianto, Nico, 2007, Good e-Government Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Bayumedia Publishing. Malang.

Atik, & Ratminto, 2006, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Bungin, Burhan, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Danim, Sudarwan, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Cetakan Pertama, Pustaka Setia: Jakarta.

Dwiyanto, Agus, 1995, Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan selama PJP 1, dalam Setya Dewanto Dkk, (eds), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Aditya Media: Yogyakarta.

Faisal, Sanapiah, 1992, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asuh: Jakarta.

Gaffar, Afan, 1998, Public Policy, State of the Descipline, Models and Proces. Yogyakarta. Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

Leonard, David K. 1982 .Analyzing the Organizational Requirements for serving the Rural Poor, dalam David C. Korten, Leonard dan Dale Rogers, (eds) Institutions of Rural Development for The Poor, Berkeley, California: Institute of Internasional Studies, University of California.

Mas’oed, Muchtar, 1997, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajajar, Yogyakarta

Moleong, Lexy, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung

Moleong, Lexy, 2000, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

Nugroho, D. Riant, 2003, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementation, dan Evaluasi. PT. Gava Media: Jakarta

Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik. PT Alfabeta Bandung.

Reflay, Rendall B. dan Franklin Grace A. 1987, Policy Implementation and Bureaucracy, Second Edition, The Dorsey, Press, chicago, illionis,

Tachjan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, cetakan pertama, Puslit KP2W Umpad, Bandung.

Sugiono, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta. Bandung.

Subarsono, AG. 2005, Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Sutanta, Edhy, 2003, Sistem Informasi Manajemen, Graha Ilmu, Bandung.

Siagian. P. Sondang, 2006, Sistem Informasi Manajemen, Bumi Aksara. Jakarta

Sabatier, A. Paul, 1993, Top-Down and Botton-Up Approaches to Implementation Research, dalam Mitchell Hill, The Polycy Proses, Harvester Wheatsheaf: New York.

Widodo, Joko, 2006, Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Banyumedia Publishing, Malang Jawa Timur.

Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Presindo, Yogyakarta.

——————- Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Citra Umbara. Bandung.

——————- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tanggal 9 Juni Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Governance, Jakarta.

8 Responses to SIM MONEV APBD Kabupaten Ponorogo

  1. syariful

    assm.mohon maaf kami dari (LEMBANGA POTENSI MASYARAKAT INDONESIA) LPMI. untuk memohon bantuannya kepada kepala bappeda, saya sebagai ketua LPMI meminta info tentang penelitian yang diadakan oleh bappeda ponorogo……dan unutuk bisa membantu dalam kelancaran program penelitian yang diadakan oleh bappeda.terima kasih….wssm

  2. hasmar silaban

    Tolong berikan informasi/no.hp yang dapat dihubungi menyangkut SIM MONEV. Thanks.Bappeda Kab. Toba Samosir

  3. hasmar silaban

    tolong, info nomor hp yang dapat dihubungi dalam prosesw pembuatan SIM MONEV nya. Thanks. Bappeda Kab. Toba Samosir

    • yuniadi mayowan

      salam
      bapak bisa menghubungi contact person kami,,,pak saiful rahman dengan no hp 08123470987..bapak juga bisa berkomunikasi tidak terbatas pada sim monev tetapi juga yang terkait dengan sistem informasi itu sendiri.

      mohon maaf kalau jawaban kami terlambat….

  4. jun

    Pak numpang nanya sejauhmana aplikasi SIM Monev di Ponorogo? Dinas yang mengelola apakah bappeda sendiri? mohon dibalas secepatnya.. makasih

  5. jun

    maksud saya pengapilaksiannya, sudah diterapkan ataukah masih dalam proyek?? kalau boleh minta alamat YM atau fb karna saya ingin tahu lebih bnyk ttg ini.. trimakasih

  6. wandy

    koc misalnya yang mengelola langsung DPKKD.bisa pak..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>