browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Penajam Paser Utara

Posted by on July 1, 2010

Penyusunan RPJPD Penajam Paser Utara dilakukan pada tahun 2009…..kerjasama RCCP FIA UB dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur…

berikut cuplikan mengenai hasil kegiatan tersebut:

Dalam era globalisasi, akses informasi yang semakin luas dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan daerah-daerah dimanapun di belahan dunia dalam posisi saling berhubungan dan bersaing dalam merebutkan ruang dan kesempatan yang lebih menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya di masa mendatang. Ini berarti bahwa setiap daerah harus berjuang untuk mendapatkan posisi yang lebih kondusif dalam hubungan interaksi dan persaingan antar daerah dan antar negara di dunia agar mendapatkan posisi yang relatif lebih unggul dalam percaturan hubungan antar daerah maupun antar negara baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya dalam menunjang usaha memakmurkan kehidupan rakyatnya.

Dalam rangka memperjuangkan posisi yang relatif menguntungkan atau memiliki nilai Competitive advantage itulah mutlak diperlukan adanya strategi yang direncanakan dengan baik. Sebab dalam era globalisasi dimana akan ditandai dengan aspirasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap harga diri, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan, tingkat mobilitas masyarakat antar daerah dan antar negara yang semakin tinggi, dan serta semakin meluasnya fenomena budaya (media) massa, apabila daerah dan pemerintahnya kehilangan nilai competitive advantage dapat mendorong warganya dari kalangan kelompok strategis (misalnya, kelompok usia muda, kelompok berpenghasilan lebih baik, kelompok wirausaha, kelompok berpendidikan lebih tinggi dan kelompok strategis yang lain) bermigrasi meninggalkan daerah yang lebih memiliki nilai kompetitif, apalagi bila didukung dengan infrastruktur komunikasi dan transportasi yang memudahkan. Jika kelompok warga yang bermigrasi tersebut mencapai jumlah yang signifikan akan dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan pembangunan daerah itu sendiri.

Perubahan pada arah dan kebijakan pembangunan telah berlangsung sejak era reformasi sebelas tahun terakhir, yaitu berupa pengurangan peran Pemerintah Pusat dan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dan diperbaharui melalui UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring berlakunya Undang-undang tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif (comparative adventages) wilayahnya. Keunggulan komparatif wilayah tersebut untuk selanjutnya harus dapat diarahkan dan dipadukan, serta dikembangkan secara terencana, sehingga tercapai pengembangan wilayah yang optimal, yang tercermin dari luasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya insentif ekonomi yang menguntungkan bagi berbagai pelaku ekonomi.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan daerah merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat top-down dan bottom-up. Perencanaan disusun berdasarkan kajian teknokratis yaitu secara akademis berdasarkan dengan mempertimbangkan kebijakan politik pembangunan yang mengarahkan pada pembangunan yang mensejahterakan masyarakat umum.

Dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam pasal 3 ayat 1,2 dan 3 menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud di atas menghasilkan:

  1. Rencana pembangunan jangka panjang;
  2. Rencana pembangunan jangka menengah; dan
  3. Rencana pembangunan tahunan.

Dalam Pengertian umum dijelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. (UU 25: 4-5). Selanjutnya dinyatakan bahwa Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang. (UU 25:10(2)) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. (UU 25:11(1). Landasan hukum utama lainnya dalam membuat tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Berbagai dokumen perencanaan yang diamanatkan Undang-undang tersebut untuk segera disusun adalah: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 33 ayat (1) Bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas pembangunan Daerah di daerahnya. RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Sementara, RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih (Bupati dan Wakil Bupati) selama lima tahun masa jabatannya.

Apabila diperhatikan uraian yang terkait dengan perencanaan jangka panjang tersebut di atas menyiratkan bahwa dalam penyususnan RPJP Daerah, keterlibatan masyarakat dalam musrenbang daerah bukan ditujukan untuk mengubah tujuan rencana dalam RPJP daerah yang telah merujuk RPJP nasional yang merupakan penjabaran logis dari maksud tujuan pendidirian negara Republik Indonesia yang telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat relatif baku, akan tetapi lebih diarahkan pada penyesuaian sasaran-sasaran RPJP daerah dengan kondisi dan aspirasi masyarakat daerah. Ini Berarti bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbangda untuk menyusun RPJP yang berisikan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disusun rancangannya mengacu RPJP nasional hanya dapat mempengaruhi konteks lokalitas, relevansinya dengan kondisi, kapasitas dan aspirasi masyarakat daerah serta penyusunan alternatif-alternatif skenario strategi di dalamnya. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJP daerah hanya dapat berperan untuk membentuk “wajah daerah” pada RPJP Nasional yang terkait pola pikir, kondisi sosial ekonomi dan budaya, serta karakter lingkungan alamiahnya. Dengan demikian, RPJP daerah disusun kearah penguatan peran daerah dalam menunjang pencapaian tujuan RPJP nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan di daerah untuk 20 tahun ke depan. Dalam penyusunannya, RPJPD mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 serta RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025.

RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berdimensi waktu lima tahunan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi tahunan. Dalam penyusunannya, RPJP Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Penetapan visi dan misi pembangunan selain mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh norma dan nilai yang diusulkan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan juga memperhitungkan kondisi saat ini, potensi, isu strategis yang perlu diatasi, serta perkiraan masa depan dalam dua puluh tahun mendatang.

Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan selanjutnya dirumuskan secara komprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang (20 tahunan/RPJP), jangka menengah (5 tahunan/RPJM-Renstra) dan jangka pendek (1 tahunan/RKPD).  Dengan demikian penyusunan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

1 Tahapan-tahapan kerangka RPJM Daerah dalam rangka pelaksanaan RPJP Daerah adalah sebagai berikut:

  1. RPJMD 1  Penetapan Kerangka Agrobisnis
  2. RPJMD 2  Pemantapan Agrobisnis
  3. RPJMD 3  Penetapan Kerangka Pengembangan Agroindustri
  4. RPJMD 4  Memantapkan Agrobisnis dengan mengembangkan agrobisnis subsistem hulu dan Agroindustri

Pembangunan Jangka Panjang akan mampu memberikan nilai bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa dan disiplin mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Oleh karenanya seluruh kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD dan antar SKPD, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/ tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 – 2025 berisi visi, misi, arah kebijakan dan strategi sebagai pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik diantaranya prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025.

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan wilayah dengan potensi yang sangat besar dan perlu dikembangkan secara terarah dengan dukungan seluruh  stakeholder. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan, RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi arah dan pedoman wajib kepala daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  lima tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD). Pada masa 2 tahun sebelum berakhirnya RPJP ini maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyiapkan penyusunan RPJP 20 tahun mendatang.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kalimantan Timur “Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang Mandiri, Sehat dan Sejahtera Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan.”, diperlukan adanya dukungan berupa:

  1. Komitmen kepemimpinan yang kuat, adil dan demokratis;
  2. Konsistensi kebijakan publik yang partisipatif;
  3. Keberpihakan kepada masyarakat, serta
  4. Peran aktif dunia usaha dan kemudahan dalam pengembangan investasi daerah di berbagai bidang.

One Response to Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Penajam Paser Utara

  1. RIRIN

    TENKS ! SUDAH MENJAWAB PERTANYAAN YG TIDAK MAU DIJAWAB DOSENKU, HUKS T_T but tenks !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>