browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

Posted by on July 1, 2010

Kegiatan pemekaran kecamatan di Kabupaten Banyuwangi merupakan kerjasama antara Research Centre for Conflict and Policy (RCCP) FIA UB dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009.

berikut adalah ringkasan singkat hasil penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengetahui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut azas desentralisasi, dekonsetrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat derah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasai kepada kepentingan masyarakat. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Derah bahwa pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 dalam pasal 2 dikatakan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau kelurahan dari beberapa kecamatan.

Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat administrasif, teknis serta fisik kewilayahan.

  1. Syarat adminstratif pembentukan kecamatan meliputi, antara lain:
    1. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun.
    2. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun.
    3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan forum komunikasi kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
    4. Keputusan kepala desa dan keputusan Lurah di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
    5. Rekomendasi  Gubernur
  2. Persyaratan teknis meliputi : jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan aktivitas perekonomian serta ketersediaan sarana dan prasarana.
  3. Persyaratan fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan serta rencana tata ruang kewilayahan.

Dengan persyaratan di atas, diharapkan daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan melaksanakan pengkajian kegiatan fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah Tahun 2009 (pemekaran wilayah kecamatan) bekerja sama dengan Research Centre for Conflict and Policy (RCCP) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Oleh karena itu RCCP FIA-UNIBRAW dalam melakukan kajian teknis pembentukan atau pemekaran daerah/kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuwangi akan menilai kelayakan pembangunan kecamatan yang baru secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap factor-faktor teknis, yaitu rencana lulusan wilayah tata ruang ibukota/kecamatan serta penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri antara lain potensi sumber daya alam yang belum terjadi serta kondisi penduduk setempat baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya secara historis. Hasil kajian tersebut disampaikan kepada pemerintah untuk dilakukan penelitian terhadap setiap usulan pembentukan daerah serta melakukan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang baru.

Hasil rekomendasi Penelitian:

Hasil pembahasan menghasilkan beberapa kecamatan induk setelah pemekaran dan calon kecamatan yaitu:

  1. Kecamatan Wongsorejo I (Kecamatan Induk setelah pemakaran)
  2. Kecamatan Wongsorejo II (Calon Kecamatan baru)
  3. Kecamatan Rogojampi I (Kecamatan Induk setelah pemakaran)
  4. Kecamatan Rogojampi II (Calon Kecamatan baru)
  5. Kecamatan Muncar I (Kecamatan Induk setelah pemakaran)
  6. Kecamatan Muncar II (Calon Kecamatan baru)
  7. Kecamatan Kabat I (Kecamatan Induk setelah pemakaran)
  8. Kecamatan Kabat II (Calon Kecamatan baru)

dan terbentuknya alternatif kecamatan lain yang berasal dari penggabungan kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat sebagai berikut:

  1. Kecamatan Rogojampi + Kabat (Calon Kecamatan baru)
  2. Kecamatan Rogojampi I (Kecamatan Induk setelah pemekaran melepaskan 8 desa, sama dengan poin nomor 3)
  3. Kecamatan Kabat a (Kecamatan Induk setelah pemekaran, melepaskan 2 desa)

Beberapa pilihan tersebut mempunyai konsekuensi dalam proses pemekaran diantaranya:

  1. Desa-desa yang ada pada kecamatan penelitian yaitu Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Muncar dan Kecamatan Kabat, diantaranya harus dipecah sehingga jumlah desa baik pada kecamatan induk setelah pemekaran maupun pada calon kecamatan baru berjumlah 10 (sepuluh) desa kecuali pada Kecamatan Induk Rogojampi.
  2. Memecah desa memberikan arti bahwa proses pemekaran kecamatan harus menunggu waktu pemerintahan desa hingga 5 (lima) tahun kedepan.
  3. Pada proses menunggu waktu hingga 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat meningkatkan pembangunan pada desa-desa baru yang terbentuk sebagai sebuah usaha mempersiapkan embrio kecamatan baru yang lebih siap dalam melakukan tugas pemerintahan.
  4. Pada pelepasan beberapa desa dari Kecamatan Rogojampi (delapan desa) dan dari Kecamatan Kabat (dua desa), proses pemekaran kecamatan dapat segera dilakukan karena tidak terbentur peraturan yang mensyaratkan umur pemerintahan desa minimal 5 (lima) tahun.
  5. Kecamatan baru hasil penggabungan beberapa desa dari Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat mempunyai kondisi geografis pantai dan dataran sebagai penghasil ikan laut, wisata pantai/pemandian, penghasil kelapa, penghasil gula merah dan penghasil benih ikan. Potensi ini dapat ditumbuhkembangkan dengan terbentuknya kecamatan baru.
  6. Kecamatan baru hasil penggabungan beberapa desa dari Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat mempunyai calon ibukota kecamatan di Desa Blimbingsari. Desa Blimbingsari mempunyai lapangan terbang yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dengan daerah lainnya. Kelengkapan sarana dan prasarana sebagai calon ibukota kecamatan dan daerah lapangan terbang dapat difokuskan pembangunannya dengan melakukan percepatan-percepatan baik ditinjau dari keberadaan perbankan, mesin Anjungan Tunai Mandiri, Pasar, Terminal Transportasi dan sarana prasarana lainnya agar sebagai ibukota kecamatan dan sebagai daerah yang terdapat lapangan terbang, Desa Blimbingsari dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat maupun konsumen layanan penerbangan.
  7. Proses penggabungan dua kecamatan yang menghasilkan dua kecamatan induk dan satu calon kecamatan dapat pula diterapkan pada Kecamatan Wongsorejo dengan Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Kabat dengan Kecamatan Songgon dan Kecamatan Glagah dan tentu saja harus diperhatikan hasil perhitungan skor dan bobot yang menjadi syarat pembentukan kecamatan baru.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008

Pialang, Indra J. (2004), Otonomi, Pemekaran, atau Merdeka?, Kompas, Jakarta (www.kompas.co.id)

Hidayat, Syarief (2000), Refleksi Realitas Otonomi Daerah: Tantangan Kedepan, Jakarta, Pustaka Quantum.

BAPENAS , dan UNDP (2001), Menuju Konsesus Baru Demokrasi dan Pembangunan Manusia Indonesia, Jakarta.

Final Report (2007), Grand Strategy Penataan Daerah Tahun 2025, Deartemen dalam Negeri

UU Republik  Indonesia No. 22 Tahun 1999  KEPMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2000  (Tentang  Pedoman Pembentukan Kecamatan)  dan UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 KEPMENDAGRI Nomor 158 Tahun 2004 (Tetang  Pedoman Organisasi  Kecamatan) Dan  PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 (Tentang kecamatan)

3 Responses to Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

  1. kamil

    semoga pemekaran kecamatan menambah lowongan kerja bagi Genarasi Penerus

  2. deny

    i interest to read

  3. deny

    I like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>