browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula

Posted by on July 1, 2010

penelitian ini merupakan studi awal bagi terbentuknya Kabupaten Kepulauan Taliabu di gugusan kepulauan Provinsi Maluku Utara

Kerjasama terjalin antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (P3ID). P3ID berada di bawah lembaga LPPM UB.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, memberi peluang yang cukup luas bagi pembentukan daerah otonom baru. Keinginan masyarakat untuk membentuk daerah otonomi baru merupakan konsekuensi dari dinamika perkembangan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setempat sesuai kewenangan yang ada.

Perkembangan pembangunan di berbagai daerah telah menyemangati masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan perubahan bagi pemekaran daerah. Secara khusus, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk memekarkan wilayah Kabupaten Kepulauan Sula menjadi daerah kabupaten baru. Pertama, peraturan perundangan yang berlaku tentang pemekaran wilayah. Substansi otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Pada Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 78 Tahun 2007, dinyatakan bahwa pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih baru dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Lebih jauh lagi pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pembentukan daerah baru harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula menjadi kabupaten baru sesuai dengan rumusan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2005 – 2010. Pemekaran wilayah merupakan aktualisasi misi pembangunan daerah yang kelima yaitu percepatan pengembangan wilayah dengan mendorong pembangunan pada wilayah strategis dan cepat tumbuh yang memiliki potensi sumberdaya alam sehingga dapat berkembang dan pada akhimya memacu pertumbuhan pembangunan di daerah.

kondisi geografis wilayah. Kabupaten Kepulauan Sula merupakan wilayah kepulauan yang khas disertai kerumitan yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sisi jarak daerah (sphere of space), jarak waktu (sphere of time), jarak pejabat (sphere of functionary), jarak pelayanan masyarakat (sphere of services) serta jarak pengawasan (sphere of control).

dukungan dari pemerintahan daerah dan masyarakat. Pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula merupakan aspirasi yang berkembang dari masyarakat Pulau Taliabu. Hal ini telah memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

Meskipun demikian, beberapa pertimbangan tersebut di atas belum cukup kuat untuk dijadikan dasar bagi pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Proses penetapan pemekaran daerah otonom baru masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap berbagai aspek sesuai peraturan perundangan.

Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula menjadi daerah kabupaten baru yang otonom ditinjau dari aspek (a) Kependudukan, (b) Kemampuan Ekonomi, (c) Potensi Daerah, (d) Kemampuan Keuangan (e) Sosial Budaya, (f) Sosial Politik, (g) Luas Daerah (h) Pertahanan (i) Keamanan (j) Tingkat Kesejahteraan masyarakat dan (k) Rentang Kendali, sebagaimana yang diamanatkan untuk terselenggaranya otonomi daerah sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hasil Penelitiandan kesimpulan

1. Dari kajian faktor dan indikator calon kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten induk Kepulauan Sula memenuhi kriteria penilaian kelulusan dengan dengan capaian kelulusan 407 untuk Calon Kabupaten Taliabu dan 409 untuk Kabupaten induk. Berdasarkan Nilai tersebut Calon Kabupaten Taliabu masuk dalam kategori mampu untuk direkomendasikan menjadi sebuah kabupaten, dimana kategori ini memiliki skor 340 – 419 dan 420 – 500.

2. Sebagian dari nilai faktor yang ditentukan diantara kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan tidak memenuhi, hal ini disebabkan oleh belum adanya data mengenai bagi hasil pajak dari pemerintah pusat padahal nilai bagi hasil pajak untuk daerah calon kabupaten Taliabu cukup besar bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Maluku Utara. Sedangkan mengenai kepadatan penduduk lebih disebabkan adanya ketidak jelasan batasan administratif hutan lindung berdasarkan kabupaten sehingga data yang ditampilkan pada wilayah efektif menjadi kurang berkualitas.

3. berdasarkan dari aspek-aspek yang telah dianalisis dalan pemilihan calon Ibukota di calon Kabupaten Pulau Taliabu, maka di rekomendasikan di wilayah Bobong, akan lebih memungkinkan dan lebih layak dibandingkan dengan wilayah Pencado dengan nilai total untuk calon Ibukota Bobong sebesar 265 dan untuk calon Ibukota Pencado sebesar 215.

rekomendasi

1. Pembentukan Kabupaten untuk menjadi daerah otonom tentu saja harus diikuti dengan penyiapan berbagai infrastruktur, organisasi, personil maupun pendanaan dan berbagai unsur lain yang dibutuhkan oleh suatu daerah otonom.

2. Pembentukan daerah otonom baru dianggap memiliki kelayakan mengingat berbagai prospek yang terdapat di wilayah calon kabupaten diantaranya adalah semakin tereksploitasinya potensi sumber daya alam secara merata untuk mengoptimalkan kegiatan pembangunan pada daerah-daerah erpencil yang ebelumnya kurang dapat dijangkau oleh karena rendahnya aksesibilitas ke wilayah tersebut sebagai akibat pengaruh faktor geografis. Untuk itu, diharapkan Pemerintah daerah yang baru dapat mempersiapkan sarana dan prasarana guna mengoptimalkan pemberdayaan potensi daerah tersebut.

3. Menjaga kelestarian sumber daya terutama bahan tambang yang tidak dapat diperbaharui agar dapat memberikan manfaat secara kelanjutan kepada masayarakat. Untuk itu diperlukan penggunaan teknologi dan ramah lingkungan agar ekploitasi sumber daya tersebut tidak merusak.

4. Mengingat fasilitas dan infrastruktur di wilayah darat agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum mampu di akses karena keterbatasan dana. Ekspansi infrastruktur perhubungan perlu dilakukan karena masih terdapat wilayah-wilayah terisolir yang potensinya belum dimanfaatkan dengan baik, terutama di wilayah calon kabupaten maupun kabupaten induk

5. Menambah jumlah penduduk untuk memanfaatkan wilayah darat dengan cara melakukan transmigrasi dari wilayah lain yang memiliki keterampilan pertanian dan perkebunan

17 Responses to Pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula

  1. GAS KOMUNITI

    Ganti Rugi Belum Tuntas, Tapi Tanaman Warga di Malut Dirusak

    Foto lokasi yang akan dibebaskan pemerintah untuk pertambangan swasta
    MALUKU UTARA~Kunjungan bupati Kabupaten Kepulauan Sula, H Ahmat Hidayat Mus, pada tanggal 14 Juli 2012 di Desa Tolong Kecamatan Lede Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara melahirkan keputusan sepihak.
    Pasalnya, keputusan itu tanpa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
    “Bupati dengan tegas menyatakan bahwa dia sebagai bupati mengambil keputusan, dan keputusan itu sudah bulat bahwa dia akan membangun dermaga untuk pertambangan, dan bupati katakan pada masyarakat jangan pernah menghalangi keputusan yang beliau ambil,” ujar Hindani Dani, salah seorang pemuda Maluku Utara,
    Menurut Bupati, masalah ganti rugi tanah nanti pemerintah yang mengatur, padahal seharusnya seorang bupati kan tidak pantas terlibat dalam suatu usaha yang dapat menguntungkan pihak perusahaan manapun, dan menyampingkan masyarakat setempat.
    “Bupati kan bukan raja. Seenaknya memutuskan keputusan,”
    Selesai kunjungan bupati, muncul oknum yang hanya memperkenalkan namanya dari dinas kehutanan dan pertanahan, mulai dari perkenalan itu pula muncul pemaksaan bahwa masyarakat yang lahannya masuk dalam areal pembebasan lahan harus segera memberikan kepada perusahaan untuk dihitung pohon-pohonnya.
    “Apabila tidak diberikan, maka perusahan akan menggusur secara paksa dan kalau sudah digusur maka ganti ruginya sudah tidak ada lagi. Mereka katakan mau tidak mau masyarakat harus mau karena masyarakat tidak punya hak, cuma sekedar hak pakai, tanah tidak punya ganti rugi, karena tanah adalah tana negara, pihak yang berkepentingan selalu mengatasnamakan negara untuk mensabotase hak-hak rakyat.
    Bersamaan dengan peristiwa pemaksaan ada pula oknum yang katanya pegawai bank yang turun menjalankan kebijakan bupati supaya masyarakat Desa Tolong semuanya harus buat KTP dan kartu rekening serta ganti rugi akan diberikan melalui rekening.
    Berhubungan dengan hal di atas maka pada tanggal 23 Agustus 2012 muncul speedboat warna kuning miik bupati yang ditumpangi oknum dari dinas pertanahan dan kehutanan melakukan perhitungan sekaligus memasang tanda merah secara paksa tanpa sepengetahuan dan persetujuan para pemilik lahan.
    Hal ini dinilai sangat sadis, karena Dinas Pertanahan dan Kehutanan telah ikut bersama PT Adidaya tanggu dan PT Bintani Mega Indah melakukan perampasan hak. Ini sudah tentu pelanggaran HAM. Karena belum ada kesepakatan harga dan belum ada persetujuan dari pemilik hak pihak, perusahaan dan oknum dari Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanahan sudah melakukan perhitungan dan memasang tanda merah.
    Hal ini tentu akan mengakibatkan pertumpahan darah yang sebesar-besarnya, masyarakat tinggal melihat sampai dimana hukum bisa berbuat, kalau memang sudah tidak bisa lagi maka masyarakat akan mengambil jalan masing masing.
    Pemerintah tidak berpikir disitulah tempat bergantung hidup masyarakat setempat dan disitulah sumber perekonomian warga untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari sampai anak cucu, serta dari situ pula sumber kesejahteraan warga setempat.
    “Kalau itu terjadi masyarakat akan mendapatkan kerugian yang besar berupa kehilangan ladang yang ditanami tanaman umur panjang seperti kelapa, pala, jambu, cengkeh, pala. Dan di dalam lokasi pembebasan itu juga ada tempat penguburan umum dan kuburan keluarga,”papar Hindani.
    Selain itu, tambahnya, jarak pelabuhan dan pemukiman penduduk kurang lebi 200 m sesuai patok yang dipasang perusahaan, dan isu yang didapat dari warga bahwa ganti rugi nanti perusahan yang mengatur dan jumlah gantirugi cuma pohonnya saja, dimana perpohon Rp250.000, sedangkan tanahnya tidak dibayar karena menururt mereka itu adalah tanah negara.
    Seharusnya pihak kehutanan tidak ikut campur didalam kegiatan perampasan itu tetapi harus menindaklanjuti persoalan pelanggaran PT Adidaya Tanggu dan PT Bintani Mega Indah yang telah melanggar larangan masuk kawasan cakar alam ( hutan lindung) yang saat ini tepat di blok I 1 yang dijaga ketat oleh pihak pertambangan agar tidak ada satu orang yang tahu selain pekerja.
    “Pernah tim kehutanan yang turun ke lapangan, tapi katanya dikasi Rp70 juta akhirnya tidak ditindaklanjuti. Cuma dilarang tapi sekarang mereka mulai masuk lagi, mereka tidak pernah anggap larangan kehutanan itu karena mereka anggap kehutanan itu dikasi Rp70 juta kan selesai,”beber pria yang mengaku mahasiswa salah satu Universitas Tompotika ini.
    Disebutkan, pada tanggal 2 September 2012 lalu, bupati rencana melakukan peletakan batu pertama untuk pelabuhan dan untuk jalan lintas (jalan kofaer). Padahal sampai hari ini belum ada persetujuan dan kesepakatan harga, namun kenapa perusahaan sudah melakukan aktifitas.
    “Dimana keadilan ini, rakyat yang mau mempertahankan haknya malah diintimidasi akan ditembak mati. Diharapkan pada kehutanan pusat agar segera menindaklanjuti masalah hutan cagar alam ( hutan lindung) yang telah dirusaki PT Adidaya Tanggu dan PT Bintani Mega Indah di pulau Taliabu Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

    • yuniadi mayowan

      yah, kalau ini secara administratif tidak benar, secara hak asasi juga tidak benar, semoga kita sepakat untuk mengganti kata ganti rugi menjadi ganti untung, apalagi tanah tersebut merupakan tanah warga, dan alangkah lebih baiknya apabila misalnya, kalau dibawah tanah warga ada kandungan alam, mengapa tidak dipikirkan untuk berbagi keuntungan kalau memang untuk mensejahterakan rakyat?? pemerintah daerah tidak rugi apa pun, karena sumber keuangan berasal dari perusahaan…
      gimana kalau ada wacana seperti ini???

  2. yuniadi mayowan

    beberapa hal berdasar hasil kajian memang akhirnya menjadi penentu keberhasilan pemekaran atau tidak seperti yang diungkapkan dari hasil penilaian yaitu:

    2. Sebagian dari nilai faktor yang ditentukan diantara kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan tidak memenuhi, hal ini disebabkan oleh belum adanya data mengenai bagi hasil pajak dari pemerintah pusat padahal nilai bagi hasil pajak untuk daerah calon kabupaten Taliabu cukup besar bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Maluku Utara. Sedangkan mengenai kepadatan penduduk lebih disebabkan adanya ketidak jelasan batasan administratif hutan lindung berdasarkan kabupaten sehingga data yang ditampilkan pada wilayah efektif menjadi kurang berkualitas.

    dari hasil ini, menjadi pertimbangan ditolaknya pemekaran kabupaten tersebut, atas berita yang dikirimkan kami ucapkan terima kasih, namun perlu disampaikan pula bahwa usaha tersebut akan diteruskan oleh pendukung pemekaran untuk memenuhi kecukupan hasil perhitungan menurut peraturan.
    kesimpulannya,, keinginan politik para pemangku kepentingan memiliki peranan penting sehingga pendukung ataupun yang menolak pemekaran harus dapat dipetakan secara jelas, dimusyawarahkan dan semoga tercapai kemufakatan apakah dimekarkan atau tidak sehingga tidak terjadi perselisihan yang semakin meruncing dan tidak menguntungkan semua pihak

  3. andre pantura

    kami dari masarakat elsm buru tani di pulau taliabu agar pemerintah daera kabupaten kepulauan sula menindak lanjuti mengenai pengusuran lahan di pulau taliabu dengan adanya indikasi permasalahan yg menjadi keresahan masarakat di pulau taliabu, kami minta dari pemkap sula agar turunkan wartawan ke pulau taliabu agar mengambil gambar di tempat lokasi pengusuran lahan warga, di pulautaliabu letaknya, di desa tolong dan todili ini demi kesejahtraan masarakat pulau taliabu dan ada oknum yang mengatakan kepada masrakat taliabu bahwa tanah milik negara masarakat mempunyai hak batas pucuk sampai akar berarti bahwa kami sebagai masarakat elsm tidak di akui di negara NKRI…….. wahai wakkil rakyat janganlah engkau duduk dan diam lihatlah di sekitarmu yang membutukan keadilan kami menggangkat kamu untuk megurus permasalahan di daerah yang ada tetapi kau duduk, dan diam membiarkan kami, bagaikan anak ayam kehilangan hukum, sebab akibat yang mehujat kami………..???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>