browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Posted by on July 1, 2010

kerjasama antara RCCP FIA UB dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2009 dengan beberapa sampel SKPD, sedangkan pada tahun 2010 dengan seluruh SKPD yang saat ini sedang dilakukan penelitian.

berikut sedikit ringkasan hasil penelitian pada tahun 2009

Penyelenggaraan pemerintahan oleh birokrasi pemerintahan daerah (SKPD) perlu dievaluasi kinerjanya untuk mengkaji efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik. Banyak perangkat evaluasi yang digunakan, diantaranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah, dan kinerja SKPD. Evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara perencanaan yang ditetapkan sesuai perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Perundang-undangan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berkaitan dengan kewenangan atau urusan yang dilaksanakan oleh daerah otonom. Mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan penyelenggaraan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, agama, fiskal, dan peradilan. Atas dasar perundang-undangan ini sangat jelas bahwa daerah otonom memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Luasnya kewenangan daerah ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, kewenangan wajib untuk menyelenggarakan beragam urusan pemerintahan (multi purpose) dengan tujuan untuk mewujudkan standarisasi pelayanan pada seluruh daerah otonom di Indonesia. Hal ini berarti setiap pemerintah daerah di Indonesia wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terstandarisasi dan memuaskan. Kedua, setiap pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusan pilihan sesuai dengan potensi masing-masing dengan tujuan agar dapat mengelola potensinya secara optimal. Pengelolaan potensi yang dimaksud adalah untuk mewujudkan otonomi dan kemakmuran masyarakat.

Penyelenggaraan kedua urusan pemerintahan ini telah dijabarkan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang jenis-jenis dan skala urusan pemerintahan yang dapat ditangani oleh Pemerintah Pupat,  Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di samping itu, juga telah diimplementasikan PP Nomor 41 Tahun 2007 yang mengatur tentang institusi-institusi pemerintahan daerah yang menangani urusan tersebut. Institusi yang dimaksud adalah: dinas daerah, badan dan kantor (lembaga teknis daerah), sekretariat daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana dikemukakan, kajian ini bermaksud untuk menganalisis kinerja institusi pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Atas dasar analisis tersebut akan dapat diketahui kelayakan institusi yang bersangkutan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan berlakunya PP Nomor 38 Tahun 2007 dan PP Nomor 41 Tahun 2007. Disamping atas dasar perumpunan urusan yang ditangani, penilaian kelayakan institusi-institusi pemerintahan daerah juga didasarkan pada kinerja institusi selama ini setelah membandingkan antara perencanaan yang ditetapkan dengan kegiatan yang dilaksanakan.

hasil kesimpulan:

  1. Secara umum kesesuaian Tupoksi dalam PP No. 41 tahun 2007 sudah sesuai dengan Tupoksi yang ada di SKPD baik di dinas, lembaga teknis daerah dan bagian. Urusan dalam PP No. 38 tahun 2007 telah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh dinas dan lembaga teknis daerah dilihat dari program dan kegiatan yang dilakukan.
  2. Terdapat 8 SKPD (Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Banyuwangi dan Bagian Umum) yang membuat program dan kegiatan sesuai dengan PP No. 38 tahun 2007, 2 SKPD (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan  Dinas Pekerjaan Umum) cukup sesuai, 2 SKPD (Dinas Pertanian dan kehutanan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB) kurang sesuai dan 4 SKPD (Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Kantor Pelayanan Perijinan dan Inspektorat) yang belum diketahui kesesuaiannya.
  3. Terdapat 6 SKPD yang dinilai efektif (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Badan Kesatuan bangsa, Politik, dan perlindungan Masyarakat), 3 SKPD yang cukup efektif (Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan, Badan Kepegawaian Daerah dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) dan 3 SKPD (Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Umum) yang belum bisa dihitung nilai efektifitasnya.
  4. Rata-rata efektifitas untuk seluruh SKPD adalah 85,% yang berarti sesuai dengan kriteria ditetapkan bahwa 85% tersebut berarti program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD bernilai efektif.
  5. Terdapat 4 SKPD (Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Pemerintahan, Sat pol PP, Inspektorat) dan sisanya sebanyak 12 SKPD berada pada kategori efektif, tidak ada SKPD yang berkategori kurang efektif.
  6. Efisiensi kegiatan yang dilakukan rata-rata berada pada 80%, artinya ada sekitar 20% anggaran yang dapat di hemat.

Saran yang diberikan:

  1. Penyusunan program dan kegiatan harus dilengkapi sampai tahap evaluasi sebagai satu kesatuan rangkaian yang diawali dari perumusan kebijakan (perencanaan), penyelenggaraan (pelaksanaan) dan pembinaan (monitoring dan evaluasi).
  2. Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Banyuwangi dan Bagian Umum untuk terus meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang direncanakan dan tidak semata-mata program yang bersifat incremental tapi harus ada perencanaan program dan kegiatan yang lebih bersifat inovatif, sesuai dengan visi misi kepala daerah, serta memperhatikan perkembangan pembangunan daerah.
  3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan dinas baru sebagai hasil penambahan tugas dan fungsi bidang kepemudaan dan olahraga, mengingat tupoksi ini tergolong baru maka dinas ini sedang mencari bentuk bagaimana membuat program dan kegiatan yang benar-benar dapat mewakili tupoksinya sehingga perhatian kedepannya adalah bagaimana membuat program dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga yang lebih tepat untuk membentuk dan membangun generasi muda
  4. Dinas Pekerjaan Umum pada PP No. 38 tahun 2008 mendapat porsi kegiatan yang mencakup kesinambungan sumberdaya alam, air, kesesuaian lingkungan hidup, dan kesehatan permukiman. Tugas dan fungsi ini harus lebih di mantapkan pada perencanaan program dan kegiatan berikutnya.
  5. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan harus lebih memperhatikan tugas dan fungsi yang dibebankan terutama pada bidang kehutanan walaupun tetap berfokus pada bidang pertanian. Bidang kehutanan terutama di Kabupaten Banyuwangi mempunyai dampak besar disebabkan cakupan wilayahnya yang sangat luas.
  6. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana juga harus membuat program dan kegiatan yang memasukkan unsur pemberdayaan perempuan dan sangat bagus apabila melakukan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan masyarakat agar bidang perempuan nantinya di tangani oleh kantor ini.
  7. Tingkat efektfitas kinerja rata-rata SKPD Kabupaten Banyuwangi tergolong baik, tingkat ini akan semakin membaik apabila dilakukan perbaikan-perbaikan terutama SKPD yang masih tergolong cukup efektif dan kurang efektif.
  8. Tingkat efisiensi rata-rata keseluruhan SKPD Kabupaten Banyuwangi tergolong baik dan seperti halnya dengan efektifitas, tingkat efisiensi ini harus menekankan perbaikan pada SKPD yang kurang efektif.
  9. Perubahan paradigma pelayanan dapat berjalan dengan baik bila pemimpin menjadi contoh dalam merubah pola pikir, sikap dan perilaku sehingga terjadi pergeseran nilai tradisional dan budaya organisasi mengarah pada pencapaian pelayanan publik yang lebih baik
  10. Kondisi sosial politik harus menjadi perhatian utama agar suasana yang kondusif bagi pembangunan dapat tercapat sehingga hambatan-hambatan psikologis tidak lagi menjadi hambatan dalam membangun dan memacu perkembangan dan pembangunan daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>